Ketua IPPMI: Pernyaataan Megawati dan Puan Maharani tentang Pancasila Harusnya tak Melebar Jauh

PADANG - Ketua Umum Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) M Rafik Perkasa Alamsyah menilai pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri Puti Reno Nilam dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani tentang Pancasila dan masyarakat Sumatera Barat harusnya tidak melebar jauh dan dimaknai sebagai otokritik sesama urang awak.

"Terminologi urang awak itu dipakai karena darah minang mengalir di tubuh Megawati maupun Puan Maharani," kata dia melalui keterangan tertulis di Padang, Jumat malam

Ia mengatakan Bundo Megawati dan Uni Puan, bukanlah orang lain bagi masyarakat Minang sehingga otokritik yang disampaikan diselesaikan sesuai dengan nilai-nilai kearifan budaya Minang.

Fatmawati, ibunda dari Megawati Sukarnoputri adalah anak Hasan Din dan Siti Chadijah yang merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Darah Minang itu makin kental di tubuh Puan Maharani karena ayahnya Taufik Kiemas, juga berdarah Minang bahkan bergelar adat, Datuk Basa Batuah dari Kanagarian Sabu, Batipuh Ateh, Tanah Datar.

Menurut dia unsur tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin beserta bundo kanduang di Sumatera Barat, selayaknya segera mengajak keduanya berdialog, terkait pernyataan mereka yang kutipannya tampak menggantung dilansir media massa.

Bundo Megawati dan Uni Puan, merupakan tokoh nasional yang menerima beragam informasi tentang Sumatera Barat.

"Jika mereka menyimpulkan sesuatu yang berbeda dengan pandangan umum masyarakat Sumatera Barat, maka ajaran Islam yang dianut masyarakat Minang, memerintahkan kita untuk ber-tabayun,” kata dia.

Ia mengajak agar persoalan ini diselesaikan sesuai nilai-nilai kearifan masyarakat Minang.

"Mari ajak dunsanak kita itu berdialog dalam biliak ketek dan begitu nilai-nilai adat Minang mengajarkan,” katanya

Ia juga mengajak untuk berpikir positif karena pernyataan keduanya dalam bingkai kritik dan orang mengkritik itu tanda peduli.

Ia mengakui gejala sekelompok "urang awak" yang tak sepakat dengan Pancasila itu memang nyata.

“Saya salah satu saksi hidup yang terlibat pembicaraan dengan salah satu kelompok di Sumbar yang mengatakan Pancasila itu tidak sesuai dengan Islam, walau kelompok ini terbilang kecil, tetap saja ini mengkhawatirkan kita semua, terlebih bagi saya sebagai salah satu aktivis pemuda di nasional,” kata dia.

Ia melihat pernyataan politik Uni Puan dan Bundo Mega itu, juga tak lepas dari informasi serupa yang diperolehnya itu dan sebagai seorang adik dirinya juga mengkritik pernyataan keduanya karena dilakukan dalam momen yang tak sesuai.

"Terlebih, aroma panas Pilpres 2019 kemarin kembali menghangat pada pemilihan serentak 2020 ini,” kata dia

Selain itu menghangatnya kontestasi pada pemilihan serentak 2020 dinilai membuat pernyataan Uni Puan dan Bundo Mega mulai dimanfaatkan sekelompok orang jadi komoditas politik.

“Pernyataan itu tampak mulai digoreng. Mari kita selesaikan dalam biliak ketek rumah gadang sesuai ajaran adat kita, Minangkabau,” katanya.

Puan Maharani dilahirkan 6 September 1973 di Jakarta. Tahun lalu, Puan Maharani dilantik jadi Ketua DPR RI periode 2019-2024. Ini merupakan perempuan Minangkabau pertama yang menjabat sebagai ketua lembaga tinggi negara tersebut.

Sementara, Megawati Soekarnoputri Puti Reno Nilam adalah presiden kelima Republik Indonesia. Artinya, Megawati dan anaknya Puan Maharani adalah penerus sejarah ketohonan Minangkabau di pentas Negara Kesatuan Republik Indonesia. ***