Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Otong Tewas Usai Ditangkap dan Kepalanya Dibungkus Lakban, Polisi Sebut Karena Sesak Napas
Peristiwa
20 jam yang lalu
Otong Tewas Usai Ditangkap dan Kepalanya Dibungkus Lakban, Polisi Sebut Karena Sesak Napas
2
Viral Pedagang Nangis Dilarang Jualan Usai Tegur 'Istri Wakapolda'
Peristiwa
20 jam yang lalu
Viral Pedagang Nangis Dilarang Jualan Usai Tegur Istri Wakapolda
3
Otong Tewas Diduga Disiksa Polisi, Jokowi dan DPR Didesak Revisi KUHAP
Hukum
20 jam yang lalu
Otong Tewas Diduga Disiksa Polisi, Jokowi dan DPR Didesak Revisi KUHAP
4
Akibat Pandemi, Ratusan Mama Muda Bakal jadi Janda Baru
Peristiwa
19 jam yang lalu
Akibat Pandemi, Ratusan Mama Muda Bakal jadi Janda Baru
5
Tito Karnavian: Air Wudhu Tidak Membunuh Virus Corona
Kesehatan
20 jam yang lalu
Tito Karnavian: Air Wudhu Tidak Membunuh Virus Corona
6
Berharap Anak Masuk Akpol, Anggota Polisi Tertipu Rp1,35 Miliar, Pelakunya Tersangka Korupsi Rp5,9 Miliar
Hukum
24 jam yang lalu
Berharap Anak Masuk Akpol, Anggota Polisi Tertipu Rp1,35 Miliar, Pelakunya Tersangka Korupsi Rp5,9 Miliar
Loading...
Home  /   Berita  /   Pendidikan

Gubernur Sumbar diminta Tunda Pengumuman Hasil PPDB 2020

Gubernur Sumbar diminta Tunda Pengumuman Hasil PPDB 2020
Legislator yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat. ANTARA/dokumen
Kamis, 09 Juli 2020 13:58 WIB
PADANG - Anggota DPRD Provinsi  Sumatera Barat, Hidayat meminta Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menunda pengumuman hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 tingkat SMA dan SMK sampai hasil verifikasi langsung ke lapangan dilakukan.

“Gubernur harus serius menangani ini, hal ini bukan hal yang sepele karena menyangkut keadilan dan kepastian bagi anak bangsa dalam memperoleh pendidikan yang menjadi tanggungjawab negara,” kata dia di Padang, Kamis

Beragam persoalan bermunculan mulai dari erornya sistem aplikasi berbasis daring yang tak dapat diakses sehingga Dinas Pendidikan harus mengambil langkah mengubah jadwal pendaftaran daring.

Kemudian syarat pendaftaran menggunakan surat keterangan domisili yang berpedoman pada jarak rumah dengan sekolah yang diduga tak sesuai ketentuan yang ada.

Ia mengaku masih mendapatkan pengaduan dari masyarakat karena kesulitan mengakses aplikasi PPDB daring untuk mendaftar pada jalur prestasi yang jadwalnya 8-9 Juli 2020.

Ada siswa yang tidak diterima di jalur zonasi dalam persoalan jarak rumahnya dan sekolah yang jauh dan mengikuti jalur prestasi yang kuotanya hanya 30 persen.

“Namun aplikasi kembali eror alias tidak bisa masuk ke sistem, persoalan aplikasi yang amatiran ini saja sudah sangat serius kenapa tidak disiapkan jauh jauh hari," katanya.

Ia meminta agar pengumuman penerimaan peserta didik baru jalur zonasi yang dijadualkan 9 Juli harus ditinjau sampai proses validasi faktual atas jarak domisili benar benar sudah diverikasi langsung ke lapangan secara objektif.

Menurut dia gubernur dapat mengerahkan tambahan tenaga dari instansi lain membantu Dinas Pendidikan melakukan verifikasi faktual.

Ia mengatakan kebijakan membuat lembaran pernyataan atau serta keterangan domisili bermaterai Rp6000 yang ditandatangani RT, RW, Lurah dan Camat berikut konsekuensinya sangat disetujui namun harus ada jaminan proses verifikasi faktualnya benar benar objektif dan langsung cek lapangan.

Apabila ditemukan surat keterangan tersebut tidak sesuai ketentuan maka gubernur melalui Dinas Pendidikan juga harus kosekuen menerapkan konsekuensinya.

“Gubernur punya sumber daya untuk itu kok, kerahkan tambahan personel seperti saat mengerahkan penanganan covid19," harapnya.

Ia minta Gubernur mengambil alih persoalan ini dan berikan pernyataan dan kebijakan yang dapat menentramkan calon siswa dan orang tuanya.

"Berikan kepastian dan keadilan atas pemenuhan hak pendidikan masyarakat yang berhak mendapatkannya. Jangan sampai pelaksanaan kebijakan ini mencedarai dan melanggar azas keadilan dan hak masyarakat atas pendidikan," katanya. ***

Editor : Hermanto Ansam
Sumber : Antara
Kategori : Pendidikan, Sumatera Barat

Loading...
www www