Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Yemmelia: Pilkada Bukan Ajang Balas Sakit Hati
Bukittinggi
13 jam yang lalu
Yemmelia: Pilkada Bukan Ajang Balas Sakit Hati
2
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
Nasional
15 jam yang lalu
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
3
Belasan Juta Data Digital sudah Bocor, Sukamta Pertanyakan Kerjasama Data Center Indonesia-Perancis
GoNews Group
21 jam yang lalu
Belasan Juta Data Digital sudah Bocor, Sukamta Pertanyakan Kerjasama Data Center Indonesia-Perancis
4
Total 115.056 Orang, 1.922 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 26 Provinsi, Ini Rinciannya
Kesehatan
18 jam yang lalu
Total 115.056 Orang, 1.922 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 26 Provinsi, Ini Rinciannya
5
DPR Ingin RI-Turki segera Temukan Vaksin Covid-19
GoNews Group
22 jam yang lalu
DPR Ingin RI-Turki segera Temukan Vaksin Covid-19
6
Bagja Meninggal Dunia, Sepakbola Indonesia Berduka
GoNews Group
18 jam yang lalu
Bagja Meninggal Dunia, Sepakbola Indonesia Berduka
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Komisi Agama Kritisi Pelibatan TNI dalam Menciptakan Kerukunan Umat

Komisi Agama Kritisi Pelibatan TNI dalam Menciptakan Kerukunan Umat
Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq. (Gambar: Tangkapan layar virtual)
Selasa, 07 Juli 2020 21:59 WIB
JAKARTA - Komisi VIII DPR RI mengkritik rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang diprediksi akan melibatkan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama.

"Saya ingin mengoreksi pernyataan juru bicara Kemenag, Saudara Oman Fathurahman, tentang pelibatan TNI dalam urusan kerukunan umat beragama. Kami menolak keras upaya itu. Kenapa? Yang pertama, itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, human rights atau HAM, agenda reformasi sektor keamanan, serta UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," kata Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kemenag, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto membenarkan koreksi Maman.

"Itu betul, Pak Menteri. Kalau tentara terlibat, nanti Pak Menteri lagi yang dituduh, karena jenderal bintang empat jadi Menteri Agama. Seolah-olah dwifungsi ABRI mau dikembalikan. Jangan sampai terjadi," tegas Yandri.

Sebelumnya, 30 Juni 2020, Kemenag membahas program-program peningkatan kerukunan umat beragama TNI AD.

Terkait hal itu Menteri Agama, Fachrul Razi sempat mengatakan, "Kita perlu membahas apa saja yang telah dilakukan dari sisi pertahanan, sehingga Kemenag bisa melengkapi dan memainkan peran optimal dalam pendekatan keagamaan. Tujuan kita tentunya peningkatan kerukunan umat beragama,".***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Politik, Nasional, GoNews Group

Loading...
www www