Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hj Yemmelia Sarankan Pemko Bukittinggi Batalkan Sistem Sewa dan Bantu Koperasi Pedagang
Ekonomi
20 jam yang lalu
Hj Yemmelia Sarankan Pemko Bukittinggi Batalkan Sistem Sewa dan Bantu Koperasi Pedagang
2
Dukung Startup Buatan Budak Melayu, Gubernur Syamsuar Resmi Launching JualBuy.com
Peristiwa
18 jam yang lalu
Dukung Startup Buatan Budak Melayu, Gubernur Syamsuar Resmi Launching JualBuy.com
3
RUU Cipta Kerja Munculkan Peluang dan Norma Baru Bagi Pekerja
Politik
18 jam yang lalu
RUU Cipta Kerja Munculkan Peluang dan Norma Baru Bagi Pekerja
4
Dapat Gelar Doktor, Gus Jazil Minta Menteri Halim Terus Perjuangkan Masyarakat Desa
Politik
18 jam yang lalu
Dapat Gelar Doktor, Gus Jazil Minta Menteri Halim Terus Perjuangkan Masyarakat Desa
5
Ridho Manfaatkan Waktu Berbagi Ilmu dengan SSB di Pekalongan
GoNews Group
18 jam yang lalu
Ridho Manfaatkan Waktu Berbagi Ilmu dengan SSB di Pekalongan
6
Skandal Jiwasraya, Bamsoet Desak OJK Dibubarkan
Peristiwa
21 jam yang lalu
Skandal Jiwasraya, Bamsoet Desak OJK Dibubarkan
Loading...
Home  /   Berita  /   Pemerintahan

Harmusa Kritisi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

Harmusa Kritisi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
Suasana Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Bapennas di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta. (Foto: Zul/GoNews.co)
Senin, 29 Juni 2020 15:57 WIB
JAKARTA - Anggota Banggar DPR RI, Harmusa Oktaviani menilai, pemerintah harus memikirkan kembali rezim pembangunan ekonomi yang berkeadilan termasuk juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Hal itu disampaikan Harmusa dalam Rapat Panja RKP dan Perioritas Anggaran RAPBN tahun 2021 yang berlangsung di Kompleks DPR RI, Senayan, Senin (29/6/2020).

Pandangan Harmusa tersebut, sebagai respons atas program prioritas nasional nomor ke-2 yang disampaikan pemerintah. Program tersebut, menurut Harmusa, menjelaskan bahwa peningkatan infrastruktur akan meningkatkan kesejahteraan. Padahal, kata dia, "kita tahu sekarang ini pemerintah sedang dihadapkan krisis Covid-19 yang menyebabkan hutang pemerintah naik pesat,".

Dalam tanggapannya terkait dengan hal tersebut, Harmusa juga menyoroti persoalan bantuan sosial (Bansos) di masa pandemi yang Ia sebut 'kurang tepat sasaran'. Sebabnya, data penerima bantuan yang tidak valid.

"Banyak masyarakat yang menerima bantuan lebih dari satu, dan banyak yang tidak menerima sala sekali," kata Harmusa.

Oleh karenanya, anggota komisi VIII DPR RI itu meminta agar Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah, untuk bersama-sama berkoordinasi dan memvalidasi data.

Selain mengkritisi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 terkait pembangunan konstruksi dan Bansos, Harmusa juga mengkritisi RKP 2021 bidang Pendidikan. Ia berharap, ada kajian ulang terkait penerapan syarat batas umur dan zonasi bagi calon peserta didik baru.

RKP bidang Pendidikan tahun 2021, juga diharap mengkamodir kesejahteraan nasib para guru honorer dan guru di sekolah-sekokah di bawah naungan Kemenag RI.

Terakhir, Harmusa mengkritisi program prioritas yang ke-5 terkait penguatan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.

"Saya tidak melihat high light kegiatan yang langsung menyentuh pekerja miskin, rentan dan informal yang menjadi sektor paling terdampak karena diberlakukannya PSBB oleh pemerintah," kata Harmusa.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : GoNews Group, Nasional, Pemerintahan

Loading...
www www