Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Usung 'Sumangaik Baru', Faldo Maldini Daftarkan Diri Maju di Pilgub Sumbar
Politik
19 jam yang lalu
Usung Sumangaik Baru, Faldo Maldini Daftarkan Diri Maju di Pilgub Sumbar
2
Mulai Senin Ini, Pasaman Barat Tetapkan ASN Bappeda-Pemnag Bekerja dari Rumah
Pasaman Barat
19 jam yang lalu
Mulai Senin Ini, Pasaman Barat Tetapkan ASN Bappeda-Pemnag Bekerja dari Rumah
3
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
Peristiwa
20 jam yang lalu
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
4
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
Peristiwa
19 jam yang lalu
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
5
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
GoNews Group
6 jam yang lalu
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
6
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
Politik
8 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Bamsoet: Segera Benahi Proses Daring Penerimaan Peserta Didik Baru

Bamsoet: Segera Benahi Proses Daring Penerimaan Peserta Didik Baru
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. (Istimewa)
Jum'at, 19 Juni 2020 14:34 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta jajaran dinasnya di semua provinsi dan kabupaten/kota segera merespon keluhan masyarakat tentang ragam persoalan dalam proses daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020.

"Kesigapan jajaran Kemendikbud dan semua dinas di daerah sangat diperlukan untuk mencegah keresahan dan kepanikan para orang tua maupun anak didik. Sebab, keresahan mendorong orang tua atau anak didik mendatangi dan berkerumun di titik-titik proses PPDB. Ketika terjadi kerumunan, ada potensi melanggar protokol kesehatan," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (19/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, hingga kemarin, masalah masih bermunculan di sejumlah daerah. Semisal, di Semarang. Proses daring PPDB tingkat SMA menuai protes orang tua siswa, karena opsi pilihan sekolah dalam situs PPDB tak bisa diakses. Update data Kartu Keluarga (KK) serta akreditasi sekolah asal juga tidak dapat dilakukan.

"Kendala itu mendorong orang tua siswa mendatangi sekolah serta Dinas Disdikbud Provinsi Jateng. Sementara di Bekasi, calon peserta didik mengeluh karena nomor induk kependudukan (NIK) tidak dapat diverifikasi oleh situs PPDB," kata Bamsoet.

Tak hanya itu, lanjut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, di beberapa kota lainnya, kendala lambatnya server PPDB mendorong banyak pendaftar mendatangi langsung kantor Dinas Pendidikan. Bahkan, sejak 27 Mei 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima 15 pengaduan terkait proses PPDB di tengah pandemi covid-19. Sebagian besar pengaduan berkait kendala teknis.

"Puluhan masalah yang muncul dalam proses daring PPDB sudah dikeluhkan masyarakat. Pada situasi seperti itu, ditemukan fakta pelanggaran protokol kesehatan, antara lain tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak," tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap proses daring PPDB tidak memperlebar masalah berupa ancaman penularan Covid-19. Karena itu, gangguan pada sistem online tidak hanya harus diperbaiki. Tetapi juga dikawal dari waktu ke waktu, sehingga akses para orang tua dan anak didik tidak terhambat.

"Upayakan agar gangguan akses online bisa diminimalisir. Sehingga, orang tua atau anak didik bisa mengikuti proses PPDB dari rumah saja, sejalan dengan protokol kesehatan. Sistem online harus dikawal sedemikian rupa agar setiap gangguan yang muncul segera ditangani, tanpa harus berlama-lama menunggu," pungkas Bamsoet.***


Loading...
www www