Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hj Yemmelia Sarankan Pemko Bukittinggi Batalkan Sistem Sewa dan Bantu Koperasi Pedagang
Ekonomi
20 jam yang lalu
Hj Yemmelia Sarankan Pemko Bukittinggi Batalkan Sistem Sewa dan Bantu Koperasi Pedagang
2
Dukung Startup Buatan Budak Melayu, Gubernur Syamsuar Resmi Launching JualBuy.com
Peristiwa
18 jam yang lalu
Dukung Startup Buatan Budak Melayu, Gubernur Syamsuar Resmi Launching JualBuy.com
3
RUU Cipta Kerja Munculkan Peluang dan Norma Baru Bagi Pekerja
Politik
18 jam yang lalu
RUU Cipta Kerja Munculkan Peluang dan Norma Baru Bagi Pekerja
4
Dapat Gelar Doktor, Gus Jazil Minta Menteri Halim Terus Perjuangkan Masyarakat Desa
Politik
18 jam yang lalu
Dapat Gelar Doktor, Gus Jazil Minta Menteri Halim Terus Perjuangkan Masyarakat Desa
5
Ridho Manfaatkan Waktu Berbagi Ilmu dengan SSB di Pekalongan
GoNews Group
18 jam yang lalu
Ridho Manfaatkan Waktu Berbagi Ilmu dengan SSB di Pekalongan
6
Skandal Jiwasraya, Bamsoet Desak OJK Dibubarkan
Peristiwa
21 jam yang lalu
Skandal Jiwasraya, Bamsoet Desak OJK Dibubarkan
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Indonesia bisa Dibanjiri Impor di Tengah Pandemi jika RCEP Dilanjutkan

Indonesia bisa Dibanjiri Impor di Tengah Pandemi jika RCEP Dilanjutkan
Ilustrasi. (Gambar: Ist./Nusa Bali)
Jum'at, 12 Juni 2020 12:50 WIB
JAKARTA - Di tengah pandemi, perundingan perdagangan untuk menyelesaikan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, terus berlangsung.

RCEP merundingkan perjanjian perdagangan yang mencakup liberalisasi perdagangan barang, pembukaan sektor-sektor jasa, liberalisasi investasi dan penguatan hak kekayaan intelektual.

Terkait hal itu, aliansi para aktivis dari berbagai NGO nasional menyatakan kecewa atas sikap pemerintah yang tetap berupaya menyelesaikan perundingan RCEP di tengah pandemi Covid-19.

"Dengan adanya pandemi, justru pemerintah seharusnya melakukan penilaian (assessment) menyeluruh atas draf teks perjanjian RCEP, dan melihat kembali pasal-pasal yang berpotensi menghambat penanganan pandemik dan pemulihan ekonomi," kata Koordinator Advokasi Indonesia for Global Justice (IGJ), Rahmat Maulana Sidik dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (11/6/2020).

Maulana menambahkan, Indonesia sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement /FTA) dengan 15 negara RCEP lainnya, terbaru adalah FTA dengan Australia. Tarif produk ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut sudah sangat rendah bahkan nol persen, rezim investasi di Indonesia sudah terbuka untuk investor asing. Ekspor Indonesia ke negara-negara RCEP tidak akan signifikan berubah, malah mungkin akan banjir impor produk negara RCEP.

"Karena itu, menyelesaikan merundingkan RCEP seharusnya bukan prioritas," tegas Maulana.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Ekonomi, Nasional, Internasional, GoNews Group

Loading...
www www