Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
2
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO 'Boneka' China
Internasional
23 jam yang lalu
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO Boneka China
3
Gunakan Pasal 'Karet' UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
Politik
19 jam yang lalu
Gunakan Pasal Karet UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
4
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
Internasional
23 jam yang lalu
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
5
Ini yang akan Dilakukan Pemko Padang Panjang di Masa Transisi New Normal
Pemerintahan
20 jam yang lalu
Ini yang akan Dilakukan Pemko Padang Panjang di Masa Transisi New Normal
6
Syarief Hasan: Utamakan Insentif untuk Tim Medis Covid-19
Politik
19 jam yang lalu
Syarief Hasan: Utamakan Insentif untuk Tim Medis Covid-19
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Mahasiswa Diberitahu, Di Tahap Ini Perdebatan dalam Proses Legislasi biasa Terjadi

Mahasiswa Diberitahu, Di Tahap Ini Perdebatan dalam Proses Legislasi biasa Terjadi
Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsudin. (Gambar: Tangkapan layar video DPR RI)
Senin, 18 Mei 2020 18:19 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsudin menjelaskan bahwa secara prinsip, penyusunan UU itu adalah kerja bersama antara Parlemen dengan Pemerintah. Baik DPR maupun Pemerintah bisa sama-sama mengusulkan RUU inisiatif, kecuali terkait dengan APBN, kewenangan inisiatifnya ada di Pemerintah.

Hal itu disampaikan Aziz saat memberikan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan peraturan perundang-undangan kepada dosen dan mahasiswa secara virtual, Senin (18/5/2020).

Aziz menjelaskan, proses pembahasan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU), dimulai dari penyusunan naskah akademik (NA), untuk dilihat seberapa besar urgensi dan tingkat kegentingan rancangan UU itu akan disusun.

"Selanjutnya, Pemerintah membuat Surpres yang isinya penunjukan Presiden terhadap menteri yang ditugaskan untuk membahas UU bersama DPR," kata Aziz.

Setelah diterima di Senayan, kata Aziz, DPR akan membawa Surpres itu dalam Rapat Pimpinan. Dalam Rapim ini akan diputuskan melalui Rapat Bamus (Badan Musyawarah) untuk memutuskan pembahasan RUU ini apakah di Pansus (gabungan komisi) atau fokus di salah satu Komisi di DPR.

"Nah setelah rapat Bamus menyepakati apakah di Komisi atau Pansus yang ditugaskan dalam membahas RUU, hasilnya dibawa ke Rapat Paripurna untuk dilakukan pengesahan pembahasan terhadap usul RUU tersebut. Rapat Paripurna biasanya dilakukan secara terbuka," urai Azis.

Setelah sah menjadi RUU, setiap fraksi di DPR RI diminta untuk membuat daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk dilakukan pendalaman. "DIM itu pun juga beragam, ada yang bersifat tetap dan tidak tetap,".

"Biasanya DIM tidak tetap itu yang kerap terjadi perdebatan dan perubahan terhadap sejumlah pasal," kata Azis.

Politisi Golkar ini juga mengungkapkan bahwa pembahasan RUU juga melibatkan banyak akademisi, tokoh masyarakat, LSM dan unsul lainnya dalam memberikan masukan terhadap UU. Hal ini penting guna meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan RUU.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Hukum, Pendidikan, Nasional

Loading...
www www