Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
Politik
20 jam yang lalu
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
2
Sekolah dan Kampus Swasta Mulai 'Angkat Bendera Putih', Tanda Indeks Pembangunan Manusia Jeblok
Politik
13 jam yang lalu
Sekolah dan Kampus Swasta Mulai Angkat Bendera Putih, Tanda Indeks Pembangunan Manusia Jeblok
3
Komisi Agama Kritisi Pelibatan TNI dalam Menciptakan Kerukunan Umat
GoNews Group
10 jam yang lalu
Komisi Agama Kritisi Pelibatan TNI dalam Menciptakan Kerukunan Umat
4
Kementan Aneh Ya... Tak Ikut Urus Ketahanan Pangan, Kok Malah Produksi Kalung Corona
Politik
20 jam yang lalu
Kementan Aneh Ya... Tak Ikut Urus Ketahanan Pangan, Kok Malah Produksi Kalung Corona
5
Minta Perlindungan Hukum, John Kei Kirim Surat ke Jokowi dan Kapolri
GoNews Group
20 jam yang lalu
Minta Perlindungan Hukum, John Kei Kirim Surat ke Jokowi dan Kapolri
6
Minta Temuan Kementan Tidak Diejek, Fahri Hamzah: Kasih Kesempatan Diteliti dan Diuji Dulu
GoNews Group
19 jam yang lalu
Minta Temuan Kementan Tidak Diejek, Fahri Hamzah: Kasih Kesempatan Diteliti dan Diuji Dulu
Loading...
Home  /   Berita  /   Pemerintahan

Tak Cuma Warga, Pak Menhub Ternyata Juga Bingung dengan Aturan Larangan Mudik

Tak Cuma Warga, Pak Menhub Ternyata Juga Bingung dengan Aturan Larangan Mudik
Selasa, 12 Mei 2020 01:56 WIB
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tak menampik terbitnya surat edaran (SE) terkait operasional transportasi umum membuat kebingungan di tengah masyarakat.

"SE yang lebih detail ini, di satu sisi konsepsi tidak ada mudik tapi ada konsepsi syarat yang disesuaikan dengan Gugus Tugas Penangangan Covid-19. Memang semakin banyak kebingungan di masyarakat, tapi kami yakin semakin baik ke depannya," kata Budi saat rapat virtual dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020).

Meski begitu, Budi menjelaskan pada dasarnya keseluruhan SE sama, yakni mudik tetap dilarang. Namun moda transportasi masih diizinkan melayani penumpang dengan kepentingan tertentu selain mudik.

Terkait munculnya polemik di masyarakat, Budi menilai lebih diakibatkan oleh rendahnya tingkat pemahaman larangan aturan mudik Lebaran. Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan melakukan kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi seluruh masyarakat bahwa tak ada kelonggaran mudik.

"Kami juga menugaskan PPNS Kemenhub, kami edukasi masyarakat terkait pelaksanaan protokol kesehatan bakti sosial yang kami koordinasikan dengan Gugus Tugas di bawah komando Jenderal Doni Monardo," ucapnya.

Budi menegaskan pihaknya hanya bertanggung jawab soal operasional transportasi umum sesuai SE yang berlaku. Sedangkan untuk menentukan siapa yang berhak naik transportasi umum tersebut adalah pihak Kementerian Kesehatan.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : gelora.co
Kategori : Umum, Peristiwa, Pemerintahan

Loading...
www www