Jika Gelombang PHK Tak Teratasi, Rakyat Lapar Bisa Marah dan Depresi

JAKARTA - Gelombang PHK selama pandemi corona terus melonjak. Jauh lebih besar dari jumlah pasien positif corona. Mereka yang terkena PHK, rentan kelaparan karena tak punya penghasilan. Situasi seperti ini harus cepat diatasi karena orang lapar biasa gampang marah, stres, hingga depresi.

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, hingga 1 Mei 2020, sudah ada 1.722.958 pekerja dari sektor formal dan informal yang dirumahkan dan terkena PHK. Jumlah itu merupakan data yang baru terverifikasi. Masih ada sekitar 1,2 juta pekerja yang sedang divalidasi datanya. Artinya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan bisa mencapai 3 juta. 

Salah satu sektor yang paling terpukul adalah industri tekstil. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebut jumlah pekerja yang di-PHK dan dirumahkan sudah mencapai 1,8 juta orang. Angka tersebut akan terus bertambah kalau pemerintah tidak segera memberikan stimulus. 

Sosiolog Musni Umar menyebut, PHK massal ini memang berbahaya. Dampaknya tak hanya pada korban PHK tapi juga pada sosial. Apa dampaknya? Orang terkena PHK otomatis kehilangan pemasukannya. Sementara dalam rumah tangga biaya pengeluaran tetap. Seperti bayar kontrakan, bayar listrik, beli sembako dan sebagainya. 

Mungkin, awalnya masih bisa ditutup dengan tabungan. Tapi lama-kelamaan tabungan juga menipis akhirnya habis. Akibat tidak adanya pemasukan, korban PHK akhirnya depresi atau stress lantaran tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Korban PHK juga jadi kehilangan kepercayaan dirinya di tengah masyarakat. Merasa tidak berharga dan sebagainya. "Kondisi ini yang bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga yang bikin korban makin depresi," kata Musni saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta ini menjelaskan, PHK juga membawa dampak sosial dan politik. Dampak sosial antara lain meningkatkan kriminalitas. Karena orang tak punya masukan akan cenderung melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Termasuk berbuat kejahatan. Selain itu, para korban akan melampiaskan ketidakberdayaan itu pada pemerintah. "Orang depresi mudah marah dan melampiaskan kemaharahan itu pada siapa saja. Termasuk pada pemerintah,” ujarnya. 

Psikolog Intan Erlita mengatakan, PHK pada masa pandemi ini akan terasa lebih berat karena bersamaan dengan masalah lain. Seperti harga-harga bahan makanan yang naik, adanya prediksi terjadinya krisis finansial dan sulitnya lapangan pekerjaan. Akibatnya akan menimbulkan dampak psikologis seperti rasa putus asa yang lebih besar. 

Padahal, tanpa PHK saja, hidup sekarang sudah makin sulit. Dengan kondisi tersebut, Intan menyebut PHK akan meningkatkan risiko buruk terhadap kesehatan mental seseorang. Kondisi tersebut dapat memicu rasa stres, mudah marah termasuk tindakan bunuh diri. "Seseorang yang terkena PHK biasanya akan semakin depresi karena memikirkan masalah finansial keluarga, apalagi di saat dirinya sudah tidak punya pekerjaan," kata Intan, seperti dilansir GoNews.co dari Rakyat Merdeka. 

Apa solusinya? Menurut dia, mulailah melakukan refleksi diri. Refleksi ini, setidaknya dapat membuat setiap orang yang terkena PHK bisa mengambil pembelajaran serta rencana dalam memperbaiki diri. Jika diambil sisi baiknya, anggaplah bahwa ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri dan mencari peluang baru.

Setelah itu berbagi cerita serta aktif bersosialisasi. Aktivitas ini akan membantu kesehatan mental. Selain dapat menjaga kontak sosial, bukan tidak mungkin ini dapat membuka peluang baru karena berdiskusi dengan teman atau pihak keluarga. 

Ia mewanti-wanti agar tidak curhat di media sosial. Ada baiknya bercerita teman, keluarga atau bahkan pasangan. Setelah itu menjernihkan pikiran dari hal-hal negatif. Buatlah perencanaan yang harus dilakukan usai terkena PHK dan tidak memiliki pekerjaan. Langkah awal yang bisa dilakukan yakni kembali mengelola keuangan dengan baik.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut menyoroti lonjakan PHK yang terjadi. Di akun Twitter miliknya, AHY mengatakan isu ketenagakerjaan juga masih menyisakan permasalahan terkait hak-hak buruh. Putra sulung SBY ini kemudian menyinggung soal Kartu Prakerja yang menjadi program pemerintah dengan anggaran sebesar Rp5,6 triliun. 

Mestinya, kata dia, dana tersebut dialokasikan untuk bantuan langsung pada para buruh dan pekerja yang terdampak. Demikian pula RUU Cipta Kerja yang menimbulkan kontroversi. Sejak awal ia mendesak menunda pembahasan RUU ini, agar konsentrasi pemerintah dalam penanganan pandemi tidak terpecah. "Jalan perjuangan pemenuhan hakhak buruh memang masih panjang. Kami akan terus hadir dan memperjuangkan hak-hak dasar para buruh dan pekerja,” ujarnya. ***