Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pelita Jaya Jadi Tim Pertama Lolos BCL Asia, Coach Ahang Blak-blakan Terkait Persaingan di Next Round
Olahraga
19 jam yang lalu
Pelita Jaya Jadi Tim Pertama Lolos BCL Asia, Coach Ahang Blak-blakan Terkait Persaingan di Next Round
2
UEA Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 FIFA 2027
Olahraga
19 jam yang lalu
UEA Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 FIFA 2027
3
Cetak Sejarah Baru, Timnas U 23 Indonesia Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23
Olahraga
13 jam yang lalu
Cetak Sejarah Baru, Timnas U 23 Indonesia Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23
4
Penuhi Target ke Semifinal Piala Asia U 23, Timnas Indonesia Selangkah Lagi Raih Tiket ke Paris
Olahraga
14 jam yang lalu
Penuhi Target ke Semifinal Piala Asia U 23, Timnas Indonesia Selangkah Lagi Raih Tiket ke Paris
https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Dukung Penyelenggaraan Negara yang Majukan Daerah, DPD RI Gelar Seminar Pencegahan Korupsi

Dukung Penyelenggaraan Negara yang Majukan Daerah, DPD RI Gelar Seminar Pencegahan Korupsi
Foto: DPD RI
Senin, 24 Februari 2020 13:57 WIB
JAKARTA - DPD RI menggelar seminar seminar nasional pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hadir dalam acara tersebut Ketua KPK Firli Bahuri hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai pembicara.

Acara dengan tema 'Penegakkan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah' itu digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Selain Firli dan Burhanuddin, hadir pula Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Seminar dibuka oleh Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti. Dalam sambutannya, La Nyalla berharap kepada tiga pimpinan lembaga tersebut bisa mengajarkan jurus ke kepala daerah agar pembangunan dapat berjalan cepat.

"Kami berharap para narasumber bisa memberikan jurus kepada para kepala daerah, agar pembangunan bisa berlangsung cepat, sekaligus tidak melanggar hukum," kata La Nyalla.

La Nyalla mengatakan, masih ada aparatur pemerintah daerah yang ragu-ragu ambil kebijakan. Sebab, menurut dia, banyak kepala daerah yang memiliki pengalaman yang tak enak dengan aparat penegak hukum.

"Ini penting, sebab masih ada aparatur pemerintah daerah yang ragu-ragu, bahkan takut dalam mengambil kebijakan dan kebijakan itu nantinya dikhawatirkan akan dipersoalkan," ujarnya.

"Termasuk melaksanakan belanja daerah akibat adanya pengalaman berurusan dengan aparatur penegak hukum di daerah. Salah satu dampaknya, masih besarnya angka SILPA di banyak daerah," sambung La Nyalla.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Ekonomi, Pemerintahan
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/