Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
Politik
23 jam yang lalu
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
2
Logo Garuda di Gerindra Diganti Lobster, Prabowo Cs Masih Sabar
Politik
23 jam yang lalu
Logo Garuda di Gerindra Diganti Lobster, Prabowo Cs Masih Sabar
3
Guru Besar UGM Sebut Nadiem Lebih Cocok jadi Dirjen Ketimbang Menteri
Pemerintahan
24 jam yang lalu
Guru Besar UGM Sebut Nadiem Lebih Cocok jadi Dirjen Ketimbang Menteri
4
Tak Tahan Anu Suami Kecil, Karin Tega Selingkuh dan Tinggalin Mukidi
Hukum
22 jam yang lalu
Tak Tahan Anu Suami Kecil, Karin Tega Selingkuh dan Tinggalin Mukidi
5
Bamsoet: Presiden Jokowi Akan Hadir Secara Fisik Dalam Sidang Tahunan MPR
Politik
21 jam yang lalu
Bamsoet: Presiden Jokowi Akan Hadir Secara Fisik Dalam Sidang Tahunan MPR
6
Anthony Tanpa Kesulitan, Firman Mundur
GoNews Group
21 jam yang lalu
Anthony Tanpa Kesulitan, Firman Mundur
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Dukung Penyelenggaraan Negara yang Majukan Daerah, DPD RI Gelar Seminar Pencegahan Korupsi

Dukung Penyelenggaraan Negara yang Majukan Daerah, DPD RI Gelar Seminar Pencegahan Korupsi
Foto: DPD RI
Senin, 24 Februari 2020 13:57 WIB
JAKARTA - DPD RI menggelar seminar seminar nasional pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hadir dalam acara tersebut Ketua KPK Firli Bahuri hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai pembicara.

Acara dengan tema 'Penegakkan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah' itu digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Selain Firli dan Burhanuddin, hadir pula Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Seminar dibuka oleh Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti. Dalam sambutannya, La Nyalla berharap kepada tiga pimpinan lembaga tersebut bisa mengajarkan jurus ke kepala daerah agar pembangunan dapat berjalan cepat.

"Kami berharap para narasumber bisa memberikan jurus kepada para kepala daerah, agar pembangunan bisa berlangsung cepat, sekaligus tidak melanggar hukum," kata La Nyalla.

La Nyalla mengatakan, masih ada aparatur pemerintah daerah yang ragu-ragu ambil kebijakan. Sebab, menurut dia, banyak kepala daerah yang memiliki pengalaman yang tak enak dengan aparat penegak hukum.

"Ini penting, sebab masih ada aparatur pemerintah daerah yang ragu-ragu, bahkan takut dalam mengambil kebijakan dan kebijakan itu nantinya dikhawatirkan akan dipersoalkan," ujarnya.

"Termasuk melaksanakan belanja daerah akibat adanya pengalaman berurusan dengan aparatur penegak hukum di daerah. Salah satu dampaknya, masih besarnya angka SILPA di banyak daerah," sambung La Nyalla.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : GoNews Group, Ekonomi, Pemerintahan

Loading...
www www