Jokowi Mau Pindahkan Ibu Kota, PKS: Kok Mendikbud Bangun Gedung Ratusan Miliar di Jakarta?

JAKARTA - Ketua DPP PKS Ledia Hanifa mengkritik kurangnya koordinasi menteri dengan Presiden Joko Widodo. Hal itu menanggapi survei 100 hari periode kedua Presiden Joko Widodo.

Ledia heran ada kebijakan menteri Jokowi yang tidak sejalan. Dia mencontohkan soal kebijakan Jokowi yang ingin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin Nadiem Makarim menganggarkan pembangunan gedung empat lantai di Jakarta.

"Lucunya nih pak di dalam pembahasan Komisi X misalnya untuk APBN 2020, ada usulan untuk membangun salah satu gedung berlantai empat untuk salah satu kementerian mitra Komisi X dan itu letaknya di Jakarta, enggak di sana. Kan tahu mau pindah. Itu sekian ratus miliar," ujar anggota Komisi X itu dalam rilis survei Indo Barometer di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (16/2).

Ledia awalnya tak menyebut nama kementerian yang dimaksud. Namun, belakangan dia memastikan mitra kerja Komisi X itu adalah Kemendikbud.

Dia mengatakan, seharusnya para menteri itu sejalan dengan presiden. Jika program Presiden Jokowi ingin memindahkan ibu kota, seharusnya diikuti pula dengan kebijakan menteri.

"Maksud saya ini kan mestinya menterinya, para menterinya juga stick dong kalau mau bikin, mau mendukung presidennya lihat juga dong program yang ada," kata Ledia.

Sementara, survei Indo Barometer menunjukkan publik setuju pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. "Mayoritas publik yakni (53,8 persen) menyatakan setuju dengan rencana pemindahan ibu kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan publik yang tidak setuju (30,4 persen)," kata Qodari.

Jokowi juga dinilai akan berhasil memindahkan ibu kota karena sudah berhasil membangun infrastruktur (53,1 persen).

"Mayoritas (45,9 persen) publik berpendapat bahwa Presiden Jokowi akan berhasil membangun Ibukota Negara baru di Kalimantan Timur. Sedangkan publik yang berpendapat Presiden Jokowi akan gagal membangun Ibukota Negara baru di Kalimantan Timur (18,9 persen)," kata Qodari.***