Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Berharap Anak Masuk Akpol, Anggota Polisi Tertipu Rp1,35 Miliar, Pelakunya Tersangka Korupsi Rp5,9 Miliar
Hukum
4 jam yang lalu
Berharap Anak Masuk Akpol, Anggota Polisi Tertipu Rp1,35 Miliar, Pelakunya Tersangka Korupsi Rp5,9 Miliar
2
Minta Turunkan Biaya Penyebrangan Antar Pulau Jawa dan Sumatra, SPASI Surati Presiden
Pemerintahan
24 jam yang lalu
Minta Turunkan Biaya Penyebrangan Antar Pulau Jawa dan Sumatra, SPASI Surati Presiden
3
Nge-Vlog Kebangsaan Bareng Artis, Giliran Ayu Ting-ting yang Digandeng Ketua MPR
Politik
16 jam yang lalu
Nge-Vlog Kebangsaan Bareng Artis, Giliran Ayu Ting-ting yang Digandeng Ketua MPR
4
Kehadiran BSANK Didukung PB/PP, Akademisi Hingga Presiden Astaf
GoNews Group
18 jam yang lalu
Kehadiran BSANK Didukung PB/PP, Akademisi Hingga Presiden Astaf
5
Supardi Fokus Latihan Pemulihan Fisik
GoNews Group
17 jam yang lalu
Supardi Fokus Latihan Pemulihan Fisik
6
Kondisi Pemain Persebaya Terus Dipantau
GoNews Group
17 jam yang lalu
Kondisi Pemain Persebaya Terus Dipantau
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Ingatkan KPK, Komisi III DPR: SP3 Jangan Dijadikan Kayak ATM Baru

Ingatkan KPK, Komisi III DPR: SP3 Jangan Dijadikan Kayak ATM Baru
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa. (Istimewa)
Rabu, 27 November 2019 15:52 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mempertanyakan kasus-kasus yang belum selesai oleh pimpinan KPK periode 2015-2019 dan juga terkait dengan kewenangan SP3.

Desmond mengingatkan Komisi III tak mau kewenangan SP3 yang kini dimiliki KPK justru disalahgunakan.

"Karena bicara SP3 ini berdampak lain, berdampak lain. Jangan-jangan SP3 ini jadi kayak ATM baru bagi kelembagaan ini, bisa saja," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (27/11).

Desmond menegaskan Komisi III ingin mendapat kejelasan kasus-kasus yang sulit dibuktikan seperti BLBI dan Sjamsul Nur Salim.

"Ya misalnya kasus-kasus Nur Salim, kasus BLBI, kasus-kasus kan banyak. Kenapa? Ini kurang bukti enggak," ucap Desmond.

SP3 di UU KPK Baru

Diketahui, UU KPK yang baru memberikan kewenangan untuk menghentikan kasus atau SP3. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) dengan bunyi KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : Merdeka.com
Kategori : GoNews Group, Peristiwa, Hukum, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www