Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Polisi Tangkap Wali Nagari Diduga Pelaku Tambang Ilegal di Dharmasraya
Dharmasraya
19 jam yang lalu
Polisi Tangkap Wali Nagari Diduga Pelaku Tambang Ilegal di Dharmasraya
2
Sehari Sebelumnya tak Dibelikan Paket Internet, Esoknya Pemuda di Solsel Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kamar
Peristiwa
19 jam yang lalu
Sehari Sebelumnya tak Dibelikan Paket Internet, Esoknya Pemuda di Solsel Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kamar
3
Sisa 20 Hari Tentukan RUU HIP, Bamsoet: Bola Ada di Tangan Pemerintah
Politik
11 jam yang lalu
Sisa 20 Hari Tentukan RUU HIP, Bamsoet: Bola Ada di Tangan Pemerintah
4
Melihat National Geographic 'Berburu' Kuliner Minang yang Bikin Rendang Semakin Mendunia
Peristiwa
12 jam yang lalu
Melihat National Geographic Berburu Kuliner Minang yang Bikin Rendang Semakin Mendunia
5
Sultan Najamudin: Jangan Cuma Paket Pelatihan, Hentikan Program Kartu Prakerja
Politik
16 jam yang lalu
Sultan Najamudin: Jangan Cuma Paket Pelatihan, Hentikan Program Kartu Prakerja
6
Pemda Solok Selatan Hapus Aset 'Medan Nan Bapaneh' untuk RTH Seribu Rumah Gadang
Solok Selatan
11 jam yang lalu
Pemda Solok Selatan Hapus Aset Medan Nan Bapaneh untuk RTH Seribu Rumah Gadang
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Defisit Membengkak, PKS Dorong Pemerintah Optimal Kelola Anggaran

Defisit Membengkak, PKS Dorong Pemerintah Optimal Kelola Anggaran
Selasa, 19 November 2019 19:14 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam menyoroti melebarnya realisasi defisit per Oktober 2019, yang mencerminkan belum optimalnya pengelolaan anggaran oleh pemerintah.

“Data menunjukkan bahwa defisit per Oktober melebar menjadi Rp 289 triliun, atau meningkat 22% apabila dibandingkan realisasi defisit tahun sebelumnya” kata Ecky di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Ecky mengatakan “Membengkaknya defisit ini merupakan cerminan belum optimalnya Pemerintah dalam mengelola anggaran, dan belum adanya skema mitigasi shortfall pendapatan yang cukup jelas.”

Politisi dari Dapil Jawa Barat III ini pun meminta kepada Kementerian Keuangan untuk terus mewaspadai berbagai pos penerimaan negara, terutama PNBP yang cenderung memiliki volatilitas tinggi. Menurutnya “Pemerintah saat ini masih belum memiliki desain yang baik untuk mengatasi volatilitas PNBP, terutama karena masih bergejolaknya harga minyak global”.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menilai bahwa Indonesia juga belum bisa memaksimalkan potensi pendapatan perpajakan yang ada. Sehingga yang didapat belum optimal.

“Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia setiap tahunnya hanya sebesar 5,73 persen. Sangat jauh apabila dibandingkan pertumbuhan pada periode 2005-2009 yang mencapai 17,56 persen per tahun," tukas Ecky.

Ecky juga meminta kepada Kementerian Keuangan untuk terus mendorong tax ratio yang selama lima tahun terkahir mengalami stagnansi pada level 10-11%. Menurutnya, “Stagnansi tax ratio ini disebabkan oleh masih belum jelasnya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yang dimiliki oleh Pemerintah,".

Hal lain yang menjadi catatan Ecky adalah membengkaknya angka defisit hingga akhir tahun. Katanya, “target defisit yang menjadi kesepakatan di APBN 2019 adalah sebesar Rp 296 Triliun atau 1,84 persen PDB, dengan membengkaknya defisit per Oktober, dan masih ada 27% belanja negara hingga akhir tahun, maka realisasi defisit bisa Rp 25-50 Triliun lebih tinggi dari target awal,".

Lebih lanjut, menurut Ecky membengkaknya defisit artinya Pemerintah akan menerbitkan utang baru. "Utang yang terus menumpuk dan tidak dikelola dengan baik justru dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta membuat ekonomi Indonesia rentan akan external shock," ***


Loading...
www www