Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
GoNews Group
23 jam yang lalu
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
2
Biarkan Ibu Melahirkan di Depan Rumahnya dan Pungut Bayaran Rp800.000, Izin Praktik Bidan SF Dicabut
Peristiwa
4 jam yang lalu
Biarkan Ibu Melahirkan di Depan Rumahnya dan Pungut Bayaran Rp800.000, Izin Praktik Bidan SF Dicabut
3
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Sa'adah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
GoNews Group
20 jam yang lalu
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Saadah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
4
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
Politik
22 jam yang lalu
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
5
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
Peristiwa
22 jam yang lalu
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
6
Timnas U 16 Indonesia Sudah Terbiasa Latihan dengan Protokol Kesehatan
GoNews Group
24 jam yang lalu
Timnas U 16 Indonesia Sudah Terbiasa Latihan dengan Protokol Kesehatan
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Di Bali, Ketua Fraksi PPP MPR Ungkap Pilkada yang Merepresentasi Kedaulatan Modal

Di Bali, Ketua Fraksi PPP MPR Ungkap Pilkada yang Merepresentasi Kedaulatan Modal
Sabtu, 16 November 2019 12:07 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
BALI - Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi, menyinggung evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yang belakangan menjadi diskursus politik publik. Arwani, menyebut praktek Pilkada Langsung cenderung menyokong kedaulatan pemodal.

"Tema besar soal kedaulatan rakyat justru kian susah kita realisasikan. Alih-alih rakyat berdaulat, pemilihan secara langsung ini justru jadi ajang kedaulatan pemodal," kata Arwani kepada wartawan di Bali, Jumat, (15/11/2019), malam.

Sejarah lahirnya Pilkada Langsung sendiri, dipaparkan Arwani, sedianya demi kedaulatan rakyat, karena Kepala Daerah hasil pilihan DPRD, kerap mendapat menolakan dari masyarakat setempat.

Belum lagi, soal egosektoral beberapa Kepala Daerah yang menyebabkan disinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Situasi ini, kata Arwani, tak sejalan dengan sistem presidensialisme yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya, Kamis (14/11/2019), Arwani bahkan mengungkap terkait besarnya biaya politik dari sebuah Pilkada Langsung. Katanya, "sudah bukan menjadi rahasia umum, siapapun yang ingin menjadi kepala daerah, untuk tingkat Bupati saya memperhatikan untuk DPT yang sekitar 500-an ribu pemilih, itu Rp 20 miliar. Kalau lebih dari itu, satu juta misalnya ya tinggal mengalikan,".***

Editor : Muslikhin Effendy
Kategori : GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www