Catatan Buruh untuk Kabinet Jokowi Jilid II

JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah melantik jajaran pembantunya pada Rabu, 23 Oktober 2019. Respon positif dan negatif dari beberapa pihak atas komposisi kabinet masih jadi perbincangan publik, hingga hari ini.

Kaum buruh, juga punya memiliki catatan sendiri untuk Kabinet Jilid II Jokowi. Meskipun, persoalan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, menjadi salah satu fokus Jokowi di periode keduanya sebagai nahkoda bangsa.

Perwakilan buruh dari Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) Herman Abdulrahman, menyoroti investasi ekonomi dan penyanderaan politik ekonomi asing atas Indonesia, sebagai pekerjaan rumah serius bagi Indonesia.

Kepada GoNews Grup, Kamis (24/10/2019), Herman mengatakan, para menteri di Kabinet Jokowi jilid II jangan hanya bisa membela kepentingan kaum modal dan investasi lalu abai terhadap kesejahteraan rakyat.

"Jangan hanya kekuasaan semuanya diserahkan kepada kepentingan kapitalis internasional. Kondisi bangsa Indonesia saat ini sudah benar-benar tersandera oleh skema ekonomi politik asing," katanya.

Potret kaum buruh hari ini, papar Herman, persoalan upah dan liberalisasi pola hubungan kerja semakin jauh dari kata mensejahterakan rakyat. Soal upah, katanya, "kondisi saat ini upah buruh semakin ditekan. Kenaikan upah buruh tiap tahun hanyalah penyesuaian dari defisit upah tahun sebelumnya,".

"Secara kuantitas naik, tapi secara kualitas upah semakin menurun," ujarnya.

Herman juga menyinggung soal masifnya PHK (Pemutusan Huhungan Kerja). Kata dia, ditengah semakin banyaknya PHK akibat resesi di depan mata, seharusnya menteri melakukan kebijakan yang melindungi kaum buruh bukan malah ingin menghapuskan pesangon dan memudahkan terjadinya PHK,".

Kondisi itu diperparah dengan apa yang Ia sebut sebagai liberalisasi hubungan kerja. "Seharusnya pemerintah memberikan kepastian kerja bukan justru melanggengkan kerja kontrak, outsourcing, bahkan sekarang memakai sistem magang,".

Herman menegaskan, rakyat secara umum butuh lapangan pekerjaan, namun bukan berarti mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan pengusaha tapi sangat merugikan rakyat. Kesejahteraan rakyat, sangatlah penting untuk prioritas.

Secara data pemerintah, kata Herman, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai saat ini masih ditopang oleh serapan konsumsi masyarakat. "Jadi kalau kondisi ekonomi masyarakat secara pendapatan semakin lemah maka Indonesia akan segera masuk pada fase stagnasi ekonomi/krisis,".***