Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sempat Diduga Korban Begal, Briptu Andri Ternyata Tewas Ditabrak Anggota TNI
GoNews Group
22 jam yang lalu
Sempat Diduga Korban Begal, Briptu Andri Ternyata Tewas Ditabrak Anggota TNI
2
SE Maret Dicabut, Kenali Satgas Covid-19 Daerah dari SE September
Pemerintahan
23 jam yang lalu
SE Maret Dicabut, Kenali Satgas Covid-19 Daerah dari SE September
3
Kata Dasco soal Pertemuan Erick-Ahok
GoNews Group
22 jam yang lalu
Kata Dasco soal Pertemuan Erick-Ahok
4
Ingat PSK yang Digerebek Anggota DPR Andre Rosiade di Hotel? Ini Vonis Dijatuhkan Hakim Kepadanya
Peristiwa
7 jam yang lalu
Ingat PSK yang Digerebek Anggota DPR Andre Rosiade di Hotel? Ini Vonis Dijatuhkan Hakim Kepadanya
5
Massifkan Sosialisasi 4 Pilar, MPR Kerjasama dengan Universitas Terbuka
Politik
22 jam yang lalu
Massifkan Sosialisasi 4 Pilar, MPR Kerjasama dengan Universitas Terbuka
6
Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 236.519, Wafat 9.336 Orang
Kesehatan
23 jam yang lalu
Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 236.519, Wafat 9.336 Orang
Home  /  Berita  /  GoNews Group

DPD RI Kaji Dana Bagi Hasil Sektor Perkebunan Sawit

DPD RI Kaji Dana Bagi Hasil Sektor Perkebunan Sawit
Rabu, 22 Mei 2019 01:16 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - DPD RI menilai regulasi yang mengatur dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus dikaji ulang karena tidak mencerminkan rasa keadilan, kewajaran dan kesetaraan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah sebagai penghasil devisi dari industri sawit.

Solusi yang ditawarkan DPD RI adalah perlu dilakukan revisi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hal di atas disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang saat menggelar rapat konsultasi dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait dana bagi hasil yang bersumber dari hasil perkebunan (Ekspor CPO) dan Pajak APU yang bersumber dari PT. Inalum.

Ajiep Padindang mengatakan Sumatera Utara berada di posisi kedua sebagai provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia, namun pemerintah daerah masih merasakan ketidakadilan dalam bagi hasil pusat dan daerah atas pendapatan negara dari industri sawit.

“Komite IV DPD RI saat ini tengah menggagas revisi perubahan regulasi Pajak Bumi dan Bangunan khususnya PBB Perkebunan, agar dialihkan pengaturan pembagiannya kepada daerah. Daerah yang membagi hasil pajak ke pusat. Mudah-mudahan bisa di golkan,” ujar Ajiep.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Aduhio Simamora menjelaskan kehadirannya ke Komite IV DPD RI dalam rangka menyampaikan sengketa lahan Pemprov dengan PT. Inalum, dimana PT. Inalum memiliki tunggakan pajak Air Permukaan Umum (APU) senilai Rp. 2,3 Triliun sejak tahun 2013 sampai dengan 2017. Namun, PT. Inalum hanya bersedia membayar pajak senilai Rp. 18 Miliar per tahun, sesuai dengan pedoman penghitungan pajak yang lama.

“Permasalahan ini sudah disampaikan juga kepada DPR RI dan sekarang kami ke DPD RI, kami berharap DPD RI dapat mendesak untuk merevisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah,’ ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, Ria Sartika Azahari menambahkan dana bagi hasil PPB dan PPh dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004. Untuk Sumatera Utara, penerimaan DBH pada tahun 2018 sebesar Rp. 593,7 Milyar dan didominasi sektor perkebunan.***


wwwwww