Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
Pemerintahan
10 jam yang lalu
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
2
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO 'Boneka' China
Internasional
10 jam yang lalu
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO Boneka China
3
Kematian George Floyd Berujung Rusuh, KJRI Chicago Pastikan WNI Aman
Internasional
19 jam yang lalu
Kematian George Floyd Berujung Rusuh, KJRI Chicago Pastikan WNI Aman
4
Gunakan Pasal 'Karet' UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
Politik
6 jam yang lalu
Gunakan Pasal Karet UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
5
Aksi Solidaritas Kematian George Floyd Berujung Ricuh Hampir ke Seluruh Amerika
Peristiwa
19 jam yang lalu
Aksi Solidaritas Kematian George Floyd Berujung Ricuh Hampir ke Seluruh Amerika
6
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
Internasional
10 jam yang lalu
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Sudah Diblokir, Pihak Jurdil2019 Belum Terima Surat Pencabutan Izin dari Bawaslu

Sudah Diblokir, Pihak Jurdil2019 Belum Terima Surat Pencabutan Izin dari Bawaslu
Minggu, 21 April 2019 13:39 WIB
JAKARTA - Meski situs miliknya sudah diblokir Kominfo, Lembaga Jurdil2019 dicabut izinnya sebagai pemantau pemilu oleh Bawaslu, karena menampilkan quick count, alih-alih pelaporan pelanggaran pemilu. Pihak Jurdil2019 mengaku belum menerima surat dari Bawaslu.

"Belum menerima surat pencabutan izin dari Bawaslu sampai sekarang," kata Admin Situs jurdil2019.org saat dikonfirmasi, Minggu (21/4/2019).

Situs ini masih bisa dibuka hingga pagi ini, meski kabarnya sudah diblokir pemerintah. Pencabutan izin dari Bawaslu tertanggal 18 April 2019.

"Situs jurdil2019.org pengembangan dari pemantau PT Prawedanet Aliansi Teknologi dan akhirnya kita cabut akreditasinya hari ini sebagai pemantau, karena tidak sesuai dengan prinsip pemantauan," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin kepada detikcom, Minggu (21/4/2019).

Afif mengatakan lembaga survei tersebut mengajukan izin sebagai pemantau yang akan membuat aplikasi untuk pelaporan pelanggaran Pemilu. Namun, Afif menyebut lembaga tersebut melanggar aturan dengan membuat dan mempublikasikan quick count, yang berdasarkan aturan harusnya terdaftar di KPU.

Nah, ketika ditanya soal hal ini, Admin situs itu mengaku tak tahu menahu urusan izin.

Kembali ke soal situsnya, jurdil2019.org menampilkan sejumlah grafis yang diklaim sebagai 'Real Count Pilpres 2019'. Ada sejumlah kontak yang ditampilkan, namun tak ada nama pengelola situs ini.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : DETIK.COM
Kategori : GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www