Isu Jet Tempur Halangi Pesawat Prabowo, TNI AU Membantah: Saat Itu Ada Wings Mau Mendarat

JAKARTA - Beredar informasi pesawat yang ditumpangi capres Prabowo Subianto sempat diganggu jet tempur. TNI AU membantah kabar tersebut.

Kadispen AU Marsma TNI Samyoga membantah cuitan JS Prabowo di Twitter.

Samyoga mengatakan pernyataan itu tidak tepat."Apa yang disampaikan Pak JS Prabowo kurang tepat. Karena yang beliau sampaikan terjadi pada dua hari yang berbeda, dan dua-duanya sama sekali tidak melibatkan sukhoi," kata Samyoga lewat keterangan tertulis seperti dilansir GoNews.co dari detikcom.

Dia pun memaparkan bukti ketidakterlibatan sukhoi dalam peristiwa tersebut. Berikut keterangan lengkap dari Samyoga:

Hari Senin, (1/4):

Di landasan Halim, CN 235 Kalong Flight, posisi sudah take off dan berikutnya yang akan take off adalah pesawat 9HNYC onboard Pak Prabowo.

Saat pesawat 9HNYC diberikan release take off juga, kondisinya belum aman, karena pesawat CN235 belum menuju cross wind (belum belok), sehingga pesawat 9HNYC abort take off, untuk safety.

Abort take off dilakukan oleh senior ATC, karena sebelumnya yang handle masih junior ATC. Jadi abort-nya 9HNYC karena masalah safety dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Sukhoi.

Adapun kejadian berikutnya, terjadi Selasa (2/4):

10.10: 2 Sukhoi landing aman 10.13: 9HNYC start engine. Noted: baru start, 10.17: 9HNYC request taxy, 10.17: Wing Air ( Won 1721) posisi approach, 10.18: 9HNY holding di taxyway C, menunggu Won 1721 landing, 10.20: Won 1721 landing, 10.21: 9HNYC menuju posisi line up, 10.23: 9HNYC take off ke Padang, 10.20: 3 Sukhoi mendarat.

Artinya, pesawat 9HNYC tidak ada hubungan sama sekali dengan penerbangan Sukhoi. Pesawat 9HNYC menunggu keberangkatan (take off) karena ada pesawat Wing Air sedang akan mendarat, bukan Sukhoi.

Sebelumnya, dalam cuitanya JS Prabowo atau Johanes membeberkan adanya dugaan perlakuan tidak baik terhadap Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, saat melakukan kampanye di Banyumas Jawa Tengah dan Padang Sumatera Barat beberapa waktu lalu.

Ia mencontohkan, saat pesawat yang ditumpangi Prabowo sempat batal mendarat di Purwokerto, Banyumas.

Gagalnya pesawat tersebut mendarat kata dia, diakibatkan dengan adanya tiga jet tempur yang tiba-tiba melintas."."Info, saat akan menuju Purwokerto (1/4) pesawat yang ditumpangi @prabowo aborted take off karena saat akan take off di ujung runway melintas tiga jet tempur. Pengaduan resmi dan CVR akan disampaikan kepada Dirjen Perhubungan Udara. Tangal (2/4) selesai kampanye di Sumbar tidak dikawal Polri. Itu aja," tulis dia di akun twitternya @marierteman, Rabu (2/4/2019).

Atas kejadian tersebut, orang dekat Prabowo ini berencana akan mengadukannya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pada twit selanjutnya, JS Prabowo juga menyampaikan, pesawat yang ditumpangi Prabowo juga sering mengalami keterlambatan yang disengaja.

"Proses mendarat pun sering di perlambat 2 sampai 3 jam sehingga semua jadwal berantakan. Padahal jadwal waktu dan rute penerbangan sudah disampaikan 24 jam sebelum keberangkatan," tulisnya.

Dan perlakuan tidak baik lainnya kata JS Prabowo, terjadi saat kepulangan Prabowo usai berkampanye dari Sumbar. Dimana Prabowo yang seharusnya mendapat pengawalan kepolisian justeru malah ditinggalkan begitu saja.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso juga menanggapi hal tersebut dengan mempertanyakan siapa yang memerintah jet tempur tersebut melintas.

"Pesawat yang ditumpangi Capres Prabowo dihalangi jet tempur di landas pacu? Atas perintah siapa?" tulis Sekjen Partai Berkarya ini di akun twitternya @PriyoBudiS.

Dari penelusuran GoNews.co, pada Sabtu (16/3/2019), helikopter Prabowo dilarang mendarat di Alun-alun Pandeglang. Bupati Pandeglang beralasan, jika Alun-alun tersebut adalah aset negara.

Bahkan Ulama kharismatik Abuya Murthado Dimyati menyebutkan, kebijakan Bupati Pandeglang Irna Narulita sebagai kebijakan gila.

Bupati Pandeglang Irna Narulita menjelaskan soal kebijakan larangan tersebut tak ada hubungan dengan pilihan politik. Irna mengaku hanya jngin menegakan aturan yang tertera dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Soal beda pilihan enggak masalah itu, saya enggak menggangu 02 maupun 01. Intinya aturan harus dipakai, itu kan aset negara" kata Irna , Minggu (17/3/2019).***