Akui Ada Anggaran Bocor, Mendagri: Tapi Tak Sampai Rp500 Triliun

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merespons tudingan bocor anggaran alias kebocoran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp500 triliun.

Sebelumnya, isu itu digulirkan oleh Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

"Saya kira soal anggaran bocor ada di mana-mana ya. Tetapi tidak mungkin sebesar yang menyatakan itu," ujar Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2).

Selain itu menurut Tjahjo, kebocoran anggaran sebesar itu tidak mungkin terjadi dalam periode setelah tahun 2015. Sejumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah pun, kata dia, tidak semuanya terkait korupsi anggaran.

"Jadi kalau ada kepala daerah yang OTT KPK tidak semua menyangkut masalah anggaran," ucapnya.

Sementara itu, kehadiran Tjahjo di Hotel Bidakara sebagai bentuk dukungannya terhadap pelaksanaan Pemilu 2019. Kemendagri, kata dia, akan melakukan sosialisasi kepada biro humas di lembaga pemerintahan di Indonesia agar melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tjahjo menegaskan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), biro humas dituntut untuk tidak melakukan kampanye.

"ASN kan melekat ya. Dia enggak boleh ikut kampanye, netral," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam kunjungan ke Kelapa Gading, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu, Prabowo mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Namun nyatanya, anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dan dikorupsi.

Berdasarkan data yang dikantonginya, setidaknya ada kebocoran sekitar Rp500 triliun per tahun.

"Dari Rp2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp500 triliun yang bocor. Uang ini hilang," ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, capres petahana Joko Widodo menantang Prabowo melaporkan klaim kebocoran anggaran itu kepada KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta laporan tersebut disertai data serta fakta.

"Duitnya gede banget Rp500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal," kata Jokowi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sudah mengomentari pernyataan mantan danjen Kopassus tersebut. JK tak menampik terjadi kebocoran anggaran pemerintah. Kebocoran ini menyusul sejumlah penangkapan aparat pemerintah terkait kasus korupsi yang marak belakangan.

"Ya, tentu. Kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor, tapi tidak berlebihan seperti itu," ujar JK di Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, Jumat (8/2).***