DPD RI Gelar Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI

Uji kepatutan dan kelayakan ini dibagi menjadi enam sesi dan masing-masing sesi akan mendengarkan pemaparan visi dan misi dari tiga orang calon. Sesi pertama di awali oleh 3 orang calon anggota BPK, yaitu Endang Sukendar, S.Kom, ST, MM, Ir. Rahmat Manggala Purba, SE, MM, Sardin Lingga, SE.

Sardin Lingga memfokuskan pada peran BPK di dalam melakukan audit pada saat pra-APBN dengan tujuan mendapatkan pundi-pundi negara yang lebih tinggi. Sementara itu Endang Sukendar mengatakan bahwa BPK saat ini tidak perlu optimal, maupun profesional, namun hanya perlu tampil menakjubkan, salah satunya dengan melakukan audit bukan hanya dari hilir tapi juga dari hulu karena masih merebaknya praktek korupsi di daerah.

Dalam sesi tanya jawab, senator asal Jawa Tengah, Bambang Sadono, menyoroti tentang adanya kecurigaan bahwa penilaian yang diberikan dalam pemeriksaan BPK bisa dibeli yang dibuktikan dengan tertangkapnya beberapa pemeriksa BPK oleh KPK akhir-akhir ini. "Awalnya ini memang hanya kecurigaan, tapi kemudian terbukti dengan KPK menangkap auditor BPK. Mengapa ini bisa terjadi," ucapnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Rahmat Manggala Purba, menyampaikan bahwa hal tersebut dapat dihindari dengan dilakukannya rotasi atau mutasi pekerjaan dan penugasan agar tidak ada hubungan emosional antara pemeriksa dan yang diperiksa.
Sementara itu, Endang Sukendar menilai, sejak awal masa perekrutannya, para auditor harus dibekali dengan mental yang baik, baik dari segi agama maupun hukum dan berharap para auditor dapat bekerja secara optimal. “Saya berharap BPK tampil tidak biasa, tapi tampil dengan optimal dan menakjubkan to become amazing,” ujarnya.

Pendapat berbeda dari Sardin Lingga yaitu bahwa auditor sudah seharusnya mengetahui bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk menerima apapun. Dengan memiliki prinsip tersebut, tidak akan ada oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji. "Ini masalah prinsip hidup," tuturnya.

Di sesi kedua, tiga orang yang menjalani fit and proper test adalah Wewe Anggreaningsih, BSc., Dipl., SE., Acc, MSc., Pangulu Oloan Simorangkir, S.Adm., MM., dan Drs. Sutrisno, SE., MM., Akt. Dalam presentasinya hal pertama yang akan dilakukan oleh Wewe Anggreaningsih jika menjadi anggota BPK adalah memahami tata kelola organisasi dan manajemen dalam meningkatkan kinerja BPK. Sementara, Pangulu Oloan Simorangkir menekankan bahwa tantangan BPK ke depan yaitu terbatasnya tenaga auditor, Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) harus dapat menjadi sumber awal bagi aktifitas pemberantasan korupsi oleh lembaga penegak hukum dan BPK sebagai Lembaga Pemantau Resiko.

Dalam sesi tanya jawab, anggota DPD RI dari Jawa Timur Budiono menanyakan kinerja BPK saat ini. Sementara senator dari Jambi Daryati Uteng bertanya soal pengelolaan keuangan negara.”Bagaimana menurut anda pengelolaan keuangan negara sekarang, apakah sudah sejalan dengan kesejahteraan rakyat," tanya Daryati.

Mengenai kinerja BPK, Sutrisno mengatakan bahwa kinerja BPK secara undang-undang sudah dilaksanakan, namun secara de facto seharusnya tidak terkontaminasi dengan partai politik. "BPK juga seharusnya tidak bekerja diujungnya saja sewaktu audit, tapi juga online saat perencanaan, sehingga BPK sudah punya pre-audit," terangnya.

Calon lainnya, Pangulu Oloan Simorangkir juga berpendapat serupa bahwa BPK harus ikut dalam perencanaan keuangan. "Jangan BPK jadi juru selamat, harusnya mulai dari perencanaan makanya BPK harus jadi lembaga pemantau resiko," terangnya.

Sementara Wewe Anggreaningsih menyoroti laporan audit BPK yang kurang ditindaklanjuti. "Laporan audit BPK harusnya dibaca internasional, jadi harus ditingkatkan kualitas laporannya, sehingga para investor bisa membacanya," urai Wewe. ***