Senator Riau Bahas Perdagangan Lintas Batas di Daerah Kepulauan Meranti

JAKARTA - Anggota DPD RI dari provinsi Riau melakukan pertemuan dengan pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Polda Riau dan Polres Meranti membahas sekaligus mencarikan solusinyanya persoalan yang ada di Kabupaten Meranti, antara lain perdagangan lintas batas, pengembangkan komoditi sagu, kelapa dan lainnya.

Rapat yang dipimpin Anggota DPD RI Abdul Gafar Usman tersebut juga didampingi Maimanah Umar dan angota DPD RI mewakili Kaukus wilayah Barat, Ahmad Kanedi dihadiri bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau di Jakarta, T Fawani Delifia serta perwakilan dari Polda Riau dan Polres Meranti.

Sementara pejabat dari kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak memenuhi undangan pada rapat kerja anggota DPD RI dari Provinsi Riau tersebut.

Pada rapat kerja yang berlangsung di gedung DPD RI, Senayan, Jakarta (16/10), Gafar Usman senator asal Riau itu menyebutkan bahwa pertemuan ini menindaklanjuti aspirasi yang diserap dan dititipkan pemerintah kabupaten kepualauan Meranti lewat anggota DPD RI dari Riau.

"Beberapa waktu lalu kami melakukan pertemuan dan peninjauan langsung ke kabupaten Meranti, masyarakat dan pemerintah daerah menyampaikan persoalan dan kondisi riil, bahwa Meranti yang merupakah salah satu kabupaten yang ada di Indonesia perlu mendapat perhatian kita semua," ungkap Gafar.

Persoalan mendesak yang perlu diselesaikan kata Gafar adalah mengenai kebijakan perdagangan lintas batas yang perlu diberlakukan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tersebut, sehingga bisa melakukan kegiatan impor secara legal khususnya untuk bahan-bahan pokok, yaitu beras, gula, garam, minyak goreng, tepung, ikan/daging, kain kasar, minyak tanah dan cabe dari negara tetangga.

"Bahan-bahan pokok yang beredar di kabupaten Kepulauan Meranti saat ini berasal dari daerah daratan di provinsi Riau dan sumatara. Jarak tempuh yang jauh dan lamanya perjalanan memaksa tingginya biaya operasional sehingga harga menjadi lebih mahal dibandingkan jika diimpor dari negara tetangga," terangnya.

Untuk itu tambah Gafar, persoalan ini menjadi perhatian dan prioritas pihaknya untuk dicarikan solusi penyelesaian hingga tuntas guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah kabupaten Meranti.

"Kita minta Bupati Meranti dalam seminggu ini menyurati secara resmi Kementerian perdagangan dan kementerian/intansi terkait lainnya yang mengurusi mengenai regulasi persoalan perdagangan lintas batas, kemudian ditembuskan kepada pimpinan DPD RI dan anggota  DPD RI dari Riau," terangnya.

Gafar berkomitmen akan terus mengawal bersama anggota DPD RI dari Riau lainnya yaitu Intsiawati Ayus, Rosti Ulo Purba dan Maimanah Umar  termasuk memfasilitasi pertemuan berikutnya dengan mengundangan kembali kementerian Perdagangan, Keuangan, BPOM, Bulog, Kepolisian dan pihak lainnya.

Bupati Kepulauan Meranti Irwan mengapresiasi kepada Anggota DPD RI asal Riau yang telah memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian/instansi terkait membahas sekaligus mencarikan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lama ditunggu masyarakat.

Karena menurut politisi PAN itu sudah lama berharap bisa  duduk  bersama di sebuah forum dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat meranti untuk bisa segera diselesaiakan.***