Jokowi Instruksikan Investasikan Dana Haji, MUI Ingatkan Hukumnya Tidak Halal

JAKARTA Presiden Joko Widodo alias Jokowi menginstruksikan menginvestasikan dana haji. Instruksi itu disampaikan Jokowi saat melantik Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan HajiAnggito Abimanyu, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7).

Menanggapi instruksi Jokowi tersebut, Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah mengingatkan, dana haji merupakan uang milik umat yang disimpan di bank pemerintah yang telah ditunjuk Kementerian Agama dengan ijab dana setoran haji.

Maka, jika dipergunakan untuk keperluan di luar Urusan Penyelenggaraan Haji, tegas dia, hal itu menjadi tidak halal alias kebijakan yang melanggar hak umat yang mengamanahkan dana haji tersebut lewat bank.

''Pemerintah wajib hukumnya memperoleh izin dan persetujuan dari semua pemilik dana haji,'' katanya saat dihubungi republika.co.id, Kamis, (27/7).

Dijelaskan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch itu, pemerintah harus izin umat, karena pemerintah tidak memiliki dasar pijakan untuk menggunakan dana haji untuk kepentingan lain.

''Tanpa persetujuan umat pemilik dana haji tersebut, apa lagi BPKH maka hukumnya tidak halal,'' ujar dia.

Secara materiil dasar hukum pemerintah tidak boleh menggunakan dana haji ada di fiduciary yang terkodifikasi di UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

''Jadi saat umat Islam yang akan berhaji menyetor dana tersebut di bank yang ditunjuk sudah sangat jelas tertera beritanya untuk setoran dana haji,'' katanya.

Ke depannya, terkait masalah dana haji yang tersimpan di bank, kata Ikhsan, jika terjadi sesuatu terhadap dana tersebut maka pihak perbankan wajib bertanggung jawab.

''Karena bank harus menjalankan prinsip prudensial sesuai UU Perbankan,'' ujarnya.***