DPD Minta Pemerintah Pusat Membangun Daerah se-Kepulauan Nias

JAKARTA - DPD meminta pemerintah memberikan perhatian kepada daerah tertinggal yang ada di Kepulauan Nias. Karena secara Gini Ratio Kepulauan Nias masih termasuk dalam kawasan tertinggal.

Pendapatan perkapita masyarakatnya pun tergolong masih rendah. Terlebih beberapa daerah di kawasan ini ditetapkan sebagai daerah tertinggal melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015.

Hal ini disampaikan anggota DPD RI Sumut Parlindungan Purba saat audiensi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo bersama Bupati/Walikota Se-Kepulauan Nias diantaranya Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara, Bupati Nias Barat Faduhusi Daely, Walikota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua, Bupati Nias Selatan Hilarius Duha, Wakil Bupati Nias Aroshoki Waruwu di Kantor Dirjen Perimbangan, Kompleks Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jalan Wahidin Raya Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

"Kami minta pemerintah perhatikan betul pembangunan yang ada di Kepulauan Nias, karena beberapa daerah di wilayah ini telah ditetapkan sebagai daerah tertinggal, untuk itu butuh perhatian khusus dari pemerintah," ujarnya.

Parlindungan Purba menjelaskan bahwa kunjungannya tersebut dalam rangka menindak lanjuti hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 beberapa waktu lalu.

"Kunjungan kami ini dalam rangka tindak lanjut penyerapan aspirasi daerah di Nias beberapa waktu yang lalu," jelasnya.

Dalam audiensi ini para bupati/walikota se Kepulauan Nias menyampaikan beberapa persoalan yang masih dihadapi Kabupaten/Kota yang ada di Kepulauan Nias seperti masih adanya dana SILPA yang masih tersisa dan tunggakan pembayaran DAK di Kepulauan Nias seperti pada Kabupaten Nias 10,8 Milyar, Nias Barat 25,9 Milyar, Kabupaten Nias Utara 4,6 Milyar, Kabupaten Nias Selatan 24 Milyar dan Gunung Sitoli 7,5 Milyar.

Selain itu para bupati/walikota se Kepulauan Nias ini juga menyampaikan masih kurangnya dana pemerintah untuk pembangunan di Kepulauan Nias seperti untuk pembangunan jalan lingkar Nias Barat ke Nias Utara.

Parlindungan Purba juga menyampaikan bahwa potensi besar sektor perikanan dan pariwisata di Kepulauan Nias sebagaimana dikatakan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya tahun lalu ke Nias harus segera direalisasikan.

Untuk itu diharapkan pemerintah memberikan bantuan anggaran sebagai faktor pendorong atau stimulant pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Nias. "Kita minta pemerintah memberikan bantuan anggaran sebagai stimulant agar rencana pengembangan sektor perikanan dan pariwisata tersebut dapat terealisasi," terangnya.

Tambah Parlin, dengan berkembangnya sektor perikanan dan pariwisata di Kepulauan Nias diharapkan dapat menjadi roda penggerak pembangunan ekonomi di Nias. Sektor ini diharapkan dapat menjadi sumber perekonomian masyarakat dan pemasukan bagi daerah. Parlindungan Purba juga optimistis perikanan dan pariwisata menjadi leading sector pembangunan perekonomian di Kepulauan Nias sehingga daerah tersebut tidak masuk lagi sebagai daerah tertinggal.

"Saya optimistis sektor perikanan dan pariwisata di Kepulauan Nias menjadi leading sector pembangunan perekonomian di Kepulauan Nias," tegasnya.

Lebih lanjut Parlindungan Purba menjelaskan bahwa setelah pertemuan dengan Dirjen Perimbangan Keuangan ini langsung dilanjutkan dengan pertemuan teknis para bupati/walikota dengan para Direktur dibawah Dirjen Perimbangan Keuangan guna membahas permasalahan dana alokasi khusus, dana desa, dana afirmatif dan dana-dana yang terkait dengan aliran dana ke daerah.

"Setelah ini akan kita tindak lanjuti kembali dengan menggelar pertemuan teknis para bupati/walikota dengan para Direktur dibawah Dirjen Perimbangan Keuangan untuk membahas permasalahan dana alokasi khusus, dana desa, dana afirmatif dan dana-dana yang terkait dengan aliran dana ke daerah," ujarnya.

Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo dalam rapat ini mengatakan bahwa pemerintah tengah berupaya menangani ketimpangan pembangunan di daerah. Program infrastuktur diyakini akan mengurangi ketimpangan pembangunan di daerah meski membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu pemerintah mengimbangi pembangunan infrastuktur dengan program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan rumah tangga miskin.

"Saat ini pemerintah tengah fokus pada program pembangunan infrastuktur guna mengurangi ketimpangan pembangunan di daerah tapi program ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena dampaknya baru akan terasa saat infrastuktur sudah digunakan," jelasnya.

Boediarso juga menjelaskan bahwa kabupaten/kota yang selama ini sudah merampungkan pembangunan tetapi sebagian anggarannya belum dilunasi, yang sebelumnya didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 lalu akan segera diselesaikan dengan menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terlebih dahulu.

"Pembayaran DAK yang belum lunas akan segera diselesaikan dengan menunggu Perpres terlebih dahulu," ujarnya.

Sementara itu Walikota Gunung Sitoli Lakhomizaro Zebua yang juga Pimpinan Forum Kepala Daerah Se-Kepulauan Nias dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasinya kepada Parlindungan Purba sebagai anggota DPD RI Sumut yang telah memfasilitasi diskusi ini dan sangat konsen dalam memperjuangkan pembangunan di daerah-daerah tertinggal khususnya di Kepulauan Nias Sumatera Utara.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada DPD yang telah memfasilitasi pertemuan ini dan sangat konsen dalam memperjuangkan pembangunan di daerah-daerah tertinggal khususnya di Kepulauan Nias Sumatera Utara," ucapnya. ***