DPRD Padang Desak Dinas PUPR Atasi Persoalan Banjir

PADANG - Tidak sesuainya antara perencanaan pembangunan dengan kebijakan tata ruang yang dikelola Pemerintah Kota (Pemko) Padang merupakan penyebab utama sering terjadinya banjir. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya keseimbangan lebar jalan dengan drainase yang ada di kota Padang, sehingga banjir akan selalu datang di setiap hujan intensitas tinggi.

Kedua persoalan ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Padang bidang pembangunan dan lingkungan hidup dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang, Jumat (2/6/2017) di Gedung DPRD Padang.

Anggota Komisi III, Wismar Panjaitan mengatakan perencanaan pembangunan di Kota Padang tidak sesuai dengan kebijakan tata ruang yang dikelola Pemko Padang. Dikatakan Wismar, jarak antara hulu dan hilir dari air yang akan turun ke muara di Padang hanya 11 kilometer. Sementara jarak waktu air mencapai 1,5 jam.

''Pemko harus merevisi tata ruang, jika tidak banjir akan selalu datang di setiap hujan intensitas tinggi," jelas politisi PDIP ini.

Ketua Komisi III, Zulhardi Latif mengemukakan fakta di lapangan drainase yang dibangun dengan lebar jalan, tidak seimbang. Kondisi ini terlihat di jalan-jalan protokol. Zulhardi menjelaskan sesuatu yang tidak mengherankan apabila intensitas hujan tinggi maka jalan protokol akan digenangi air karena tidak seimbangnya drainase dengan lebar jalan.

"Banjir akan tetap menggenangi Kota Padang, jika perbaikan drainase tidak seiring dengan lebar jalan," tukas Zulhardi.

Diketahui, untuk perbaikan drainase Dinas PUPR mendapat anggaran sebanyak Rp12 miliar pada APBD 2017. Menurut Dinas PUPR, seharusnya dana perbaikan drainase tersebut tersedia sekitar Rp40 miliar.

Wakil Ketua DPRD Padang sekaligus Koordinator Komisi III, Wahyu Iramana Putra mempertanyakan kinerja Dinas PUPR Kota Padang yang dinilainya masih lamban dalam penanganan drainase. Parahnya, perbaikan drainase sudah dianggarkan dan dilaksanakan, namun tetap saja banjir melanda beberapa titik di Kota Padang.

''Dinas PUPR dalam mengambil keputusan jangan hanya percaya dengan hasil konsultan atau rekanan saja. Kita minta kondisi ril lapangan,” ujarnya.

Amril Amin, anggota Komisi III lainnya menyentil Dinas PUPR yang terkesan lamban dalam mengatasi banjir di kawasan Jondul Rawang. Politisi PAN ini mengatakan, Jondul Rawang termasuk daerah paling parah terdampak banjir. Namun, hingga saat ini Dinas PUPR belum mampu mencari solusi mengatasi banjir tersebut.

Kepala Dinas PUPR Fatriarman Noer menyebut permasalahan banjir sebenarnya permasalahan klasik, seperti perilaku masyarakat. Saluran drainase yang tak tercukupi dan masalah keterbatasan anggaran. Namun, dalam pertemuan dengan Komisi III, kata Fatriarman, Komisi III telah berkomitmen untuk membantu dari segi anggaran dalam mengatasi banjir.

''Kita juga akan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Balai Sungai di bawah Kementerian PUPR dan PSDA provinsi supaya program – program yang ada di masing-masing dinas dapat disinergikan dengan PUPR Padang. Saat ini kita juga sudah dapat membuat pemetaan dimana titik titik banjir, dengan demikian kita bisa lebih fokus dalam menangani permasalahan banjir ini,” katanya.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Padang, Fadel menjelaskan untuk permasalahan banjir, memang saat ini butuh peningkatan saluran dan pemasangan beberapa pompa yang direncanakan ada di sembilan titik. Pompa yang akan dipasang rencananya di Muara Danau Cimpago, Muara Saluran Drainase Banda Kampung Sabalah, Muara Saluran Kalimati, Muara Saluran Drainase Banda Pepaya, Muara Saluran Drainase Pasar Pagi, Muara Saluran Samping Hotel Pangeran Beach, Muara saluran drainase Jalan Sumatera Ulak Karang, Muara saluran drainase sepanjang rel Jalan Joni Anwar. Satunya lagi tahun ini sedang dikerjakan oleh BWS Sumatera V, lokasinya di Muara saluran drainase belakang PU PSDA Provinsi.

''Jadi, satu dari sembilan yang direncanakan sedang dikerjakan,” ujarnya.

Fadel menambahkan, pompa berguna saat curah hujan tinggi dan air laut sedang pasang naik, maka air drainase tidak akan bisa mengalir ke sungai dan pantai. Maka terjadilah genangan. Nah, jika sudah terpasang pompa, saat kejadian pasang ini, pintu saluran ditutup agar air sungai atau laut tidak masuk ke saluran dan air drainase dipompakan ke sungai atau laut.

''Mungkin itu salah satu solusi yang kita rencanakan untuk mengatasi genangan air,” ungkapnya.(adv)