Bamus DPRD Padang Sebut Kabupaten Badung Pilot Project Sinkronisasi Jadwal Kegiatan

PADANG - Sinkronisasi jadwal kegiatan Pemko dengan DPRD Kota Padang sangat diperlukan agar program yang telah disusun berjalan dengan maksimal. Sinkronasi jadwal kegiatan juga menghindari tumpang tindih kegiatan Pemko dan DPRD Kota Padang. Hal tersebut disampaikan Koordinator Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra terkait kunjungan kerja ke ke DPRD Kabupaten Badung Provinsi Bali, 8-11 Mei 2017.

"Kenapa DPRD Padang memilih DPRD Kabupaten Badung sebagai daerah perbandingan? Di DPRD Badung konsekuensi penegakkan aturan dan regulasi sudah jelas," kata Wahyu.

Bahkan, dalam kunjungan Bamus DPRD Padang ke DPRD Kabupaten Badung Provinsi Bali, kata Wahyu, pada Senin, 8 Mei 2017 juga dihadiri rombongan dari DPRD Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dan DPRD Kota Tanggerang Banten. Selanjutnya, pada Selasa, 9 Mei 2017, Bamus juga bertemu dengan Pemko Kabupaten Badung dihadiri Wakil Bupati Badung serta rombongan OPD dari Pemerintah Kota Salatiga, Jawa Tengah.

Wahyu mengatakan, di samping mengetahui bagaimana penjadwalan Bamus di DPRD Kabupaten Badung, rombongan ini sekaligus dapat mengambil suatu perbandingan dimana di Kabupaten Badung Bali yang didominasi oleh sektor wisata, APBD-nya bisa ditingkatkan mencapai Rp6,5 triliun.

Koordinator Badan Musyawarah DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra (paling kiri) mendengarkan pemaparan diskusi soal sinkronasasi jadwal kegiatan eksekutif dan legislatif.

Di Kabupaten Badung, katanya, setiap warga yang meninggal dunia diberikan uang santunan kematian sebesar Rp10 juta dan itu untuk semua warga. Semuanya sama asalkan mempunyai KTP Bali. Itu menjadi kebijakan dan regulasi langsung dari pemerintah setempat.

“Sementara, kita di Padang memang ada santunan kematian ini dari Pemko, namun dipermasalahkan adalah berdampak sosialnya. Apa-apa yang kita rasa sangat perlu nantinya dan bisa diterapkan di pemerintahan kota Padang akan kita bicarakan nanti antara eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Bamus DPRD Padang Mizwar mengatakan, dalam kunjungan itu, Bamus DPRD Padang akan mengambil perbandingan dengan DPRD lain mengenai penjadwalan, penetapan agenda sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif dan lainnya.

Empat srikandi DPRD Kota Padang yang juga anggota Bamus yaitu Nila Kartika (kiri), Dian Anggraini (kedua dari kiri), Mailinda Rose (kedua kanan) dan Elly Thrisyanti (paling kanan)

“Dalam kunjungan ke DPRD Kabupaten Badung ini, kita mendapatkan masukan untuk pendapatan – pendapatan di Kabupaten Badung, baik itu retribusi, pajak restoran, pajak hotel, galian C dan lainnya. Hal itu tidak perlu menunggu waktu hingga tiap bulannya. Dalam waktu satu jam atau dalam sehari saja mereka sudah tahu berapa PAD yang masuk, karena di sana sistem dan programnya sudah diatur sangat bagus sekali. Ini kan luar biasa,” kata Mizwar.

Mizwar juga menuturkan, di Kabupaten Badung sudah bisa memberikan hibah kepada pemerintah kabupaten/kota tetangga yang berdekatan dengan membuat agreement (persetujuan) antara daerah- daerah. Hal itu dapat dilaksanakan dengan adanya kontrol pengawasan, komitmen yang jelas serta regulasi jelas. Ada kebijakan dan aturan yang jelas tentang hal itu.

Dari paparan yang disampaikan Wakil Bupati Badung yang hadir saat itu, kata Mizwar, bahwa di Kabupaten Badung sendiri sangat mengutamakan pelayanan masyarakat. Kita perlu mengambil contoh untuk Kota Padang. Di samping masukan bagi Bamus mengenai penjadwalan yang sinkron antara eksekutif dan legislatif, kita juga mendapat masukan bagaimana OPD yang ada bisa menciptakan peluang-peluang PAD,” ungkap politisi Golkar tersebut.

Suasana rapat konsultasi Bamus DPRD Kota Padang dengan DPRD Kabupaten Badung.

Anggota Bamus dari Fraksi Pembangunan Bangsa, Aprianto mengaku kunjungan kerja Bamus kali ini sangat bermanfaat. Pasalnya, dari kunjungan Bamus ini dapat diketahui perbandingan penyusunan jadwal oleh Bamus oleh kedua DPRD dari daerah masing-masing.

"Bermanfaat sekali saya rasa. Karena kita dapat melakukan perbandingan metode Bamus ke dua DPRD dalam penyusunan jadwal. Selain itu, disini kita juga dapat masukan bagaimana menyusun jadwal Bamus yang sinkron antara eksekutif dan legislatif," ungkapnya.(adv)