Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PSIS Semarang Terus Jaga Asa Tembus 4 Besar
Olahraga
12 jam yang lalu
PSIS Semarang Terus Jaga Asa Tembus 4 Besar
2
Kemenangan Penting Persija dari RANS Nusantara
Olahraga
12 jam yang lalu
Kemenangan Penting Persija dari RANS Nusantara
3
Beri Kesempatan Pemain Minim Bermain, Marcelo Rospide Fokus Strategi Hadapi Persebaya
Olahraga
11 jam yang lalu
Beri Kesempatan Pemain Minim Bermain, Marcelo Rospide Fokus Strategi Hadapi Persebaya
4
Arema FC Fokus Recovery Hadapi Laga Terakhir
Sepakbola
11 jam yang lalu
Arema FC Fokus Recovery Hadapi Laga Terakhir
5
Persebaya Ingin Menang dengan Kebanggaan di Laga Terakhir
Olahraga
11 jam yang lalu
Persebaya Ingin Menang dengan Kebanggaan di Laga Terakhir
6
Aditya dan Novendra Melejit, Temur Kuybakarov Terlempar dari Klasemen Sementara
Olahraga
8 jam yang lalu
Aditya dan Novendra Melejit, Temur Kuybakarov Terlempar dari Klasemen Sementara
https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Selama 50 Tahun, Indonesia Selalu Mengalah pada Freeport, Kini Saatnya...

Selama 50 Tahun, Indonesia Selalu Mengalah pada Freeport, Kini Saatnya...
ilustrasi
Kamis, 23 Februari 2017 13:05 WIB

JAKARTA - Pemerintah sampai saat ini masih akan terus melakukan perundingan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Ada waktu 120 hari yang diberikan PTFI untuk melakukan diskusi mengenai status mereka dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Ancaman batas waktu itu dikatakan langsung oleh Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson dalam konferensi pers yang dilakukannya saat mengunjungi Indonesia.

Intinya, jika dalam 120 hari permasalahan tidak selesai, pihaknya akan membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum internasional atau arbitrase.

Anggota Komisi VII Muchtar Tompo meminta pemerintah tidak mempedulikan ancaman Freeport tersebut. Sebab, bukan hanya saat ini ancaman tersebut dilontarkan Freeport. Sebelumnya, ada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan.
Justru dengan begitu, masyarakat Indonesia yang sudah lama bekerja di PTFI bisa menjalankan perusahaan tambang itu menjadi lebih baik.

"Karyawan mesti diberi pemahaman bahwa siapa pun yang kelola (tambang) Freeport, maka karyawan tetap bisa bekerja dengan baik, bahkan bisa lebih menjamin kepastian kesejahteraannya," ungkapnya seperti diberitakan Okezone, Kamis (23/2).

Sehingga menurutnya, pemerintah harus memberikan sosialisasi lebih kepada masyarakat mengenai hal ini. Pemerintah harus menjelaskan bahwa mengubah status Freeport menjadi IUPK adalah jalan paling baik.

Pasalnya, hampir selama 50 tahun Freeport di Indonesia, pemerintah selalu mengalah.

"Pemerintah dan media mesti memberi pemahaman bahwa yang dilakukan pemerintah ini tujuannya mulia, demi kepentingan rakyat Papua dan demi kedaulatan bangsa," tukasnya.(okz)

Editor:Arie RF
Sumber:okezone.com
Kategori:Ekonomi, GoNews Group
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/