Butuh Data Kiai, Polda Tinggal Minta ke PWNU Jatim

SURABAYA - Pendataan kiai yang dilakukan Polda Jawa Timur telah meresahkan para kiai karena mengingatkan ke masa-masa agitasi PKI.

Menyikapi keresahan para kiai, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Timur telah meminta klarifikasi kepada Polda Jatim.

Wakil Ketua PWNU Jatim, Sonhaji Sholeh, mengatakan, beberapa waktu lalu PWNU telah melakukan pertemuan dengan Polda Jatim.

Dalam pertemuan tersebut, Polda Jawa Timur telah mengklarifikasi maksud pendataan para kiai sekadar mengetahui data jika nantinya ingin melakukan kunjungan. Pendataan dimaksud agar saat akan melakukan kunjungan tidak salah alamat.

PWNU juga sempat bertanya apakah pendataan berhubungan dengan sertifikasi kiai. Polda Jawa Timur menyatakan jika pendataan tidak berhubungan dengan sertifikasi.

''Kami juga menyampaikan supaya memudahkan kunjungan tidak perlu melakukan pendataan. Karena di PWNU datanya sudah lengkap, kalau ingin data cukup menghubungi PWNU. Tidak perlu melakukan pendataan karena nanti akan menimbulkan keresahan dari kiai-kiai,'' kata Sonhaji saat dihubungi Republika.co.id, Senin (6/2).

Menurut Sonhaji, Polda setuju dengan usulan PWNU tersebut dan tidak akan melakukan pendataan lagi. Setelah adanya konfirmasi dari Polda, lanjutnya, para kiai juga tidak merasa khawatir lagi dengan adanya pendataan tersebut.

''Kekhawatiran kemarin itu hanya mempertanyakan maksud dan  tujuan pendataan. Khawatir seperti zaman PKI. Tapi sekarang sudah tidak khawatir lagi,'' imbuh Guru Besar Sosiologi UIN Sunan Ampel tersebut.

Sonhaji menambahkan, data terkait pesantren sudah tercatat di PWNU di bawah organisasi RMI (Rabithah Ma’ahid Islamiyah), semacam asosiasi pesantren. Data tersebut di antaranya memuat nama pesantren, pimpinan pesantren, jumlah santri, dan alamat pesantren.

''Selama ini, pesantren yang didirikan oleh para Nahdliyin atau warga NU, biasanya mendaftar ke RMI,'' ujarnya.

Sebelumnya, Polda Jatim melakukan pendataan terhadap kiai-kiai pengasuh pesantren di Jawa Timur. Data tersebut digunakan sebagai acuan untuk menjalin silaturahmi dengan para kiai agar Polda Jatim mendapat masukan terkait menjaga keamanan dan ketertiban di Jatim.***