Pelantikan Pengurus DPD Partai PAN Bukittinggi Ricuh, Terkait Dua SK yang Dikeluarkan oleh DPW PAN Sumbar

BUKITTINGGI - Pelantikan pengurus DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Bukittinggi periode 2015-2020 yang seyogyanya akan berlangsung Kamis 5 Januari 2017 di Aula Hotel Dymens Bukittinggi akhirnya batal. Pasalnya, karena terjadinya kericuhan dan kesalahpahaman dikalangan internal partai PAN Bukittinggi, untunglah peristiwa baku hantam yang nyaris terjadi antara sesama kader Partai PAN Bukittinggi urung terjadi.

Pelantikan batal dilaksanakan karena sebelumnya DPW PAN Sumbar mengeluarkan dua Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD PAN Bukittinggi satu pada bulan Oktober 2016 dan satu lagi pada bulan Desember 2016.

Untuk melampiaskan kekecewaannya, beberapa orang kader PAN Bukittinggi yang tidak menerima keputusan itu, membuka dan membuang baju berlambang Partai yang dipakainya.

Rencananya, DPW PAN Sumbar yang diwakili Ketua Bapilu Guspardi Gaus akan melantik Ketua DPD PAN Bukittinggi Fauvan Haviz, Sekretaris David Kasidi dan Bendahara Sabirin Rahmat. Namun urung terlaksana karena mendapat protes dari sebagian kader PAN Bukittinggi, karena menurutnya jabatan sekretaris dijabat dualisme antara David Kasidi dan Rici Vidiono Puperta Agus.

Pada saat pembacaan SK, sempat terjadi keributan karena salah seorang kader PAN tidak menerima dan melakukan protes agar acara pelantikan ditunda karena adanya dua SK berbeda yang dikeluarkan DPW PAN Sumbar.

Sebelum keributan berlanjut M. Nur Idris meminta agar acara pelantikan ini ditunda dan permasalahan  dua SK tersebut diserahkan sepenuhnya ke DPW PAN Sumbar.

"Pelantikan pengurus ini batal dilaksanakan karena adanya dua orang jabatan sekretaris, SK pertama ditunjuk yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2016 menunjuk David Kasidi sebagai Sekretaris sedangkan SK kedua yang dikeluarkan DPW PAN Sumbar pada Desember 2016 justru menunjuk Rici Vidiono Puperta Agus sebagai Sekretaris. Namun satu dari kedua SK tersebut belum dilakukan pencabutan oleh DPW PAN Sumbar," kata M. Nur Idris yang juga anggota DPRD Bukittinggi.

Menurut M. Nur Idris, persoalan ini hanyalah persoalan administrasi saja di DPW PAN Sumbar. Mudah - mudahan bulan depan persoalan ini dapat diselesaikan dan pelantikan tetap akan dilanjutkan. M Nur Idris juga mengatakan ketidakhadiran Ketua dan Sekretaris DPW PAN Sumbar karena adanya urusan lain di luar kota. Sementara Ketua DPD PAN Bukittinggi, Fauzan Haviz tidak dapat hadir karena sedang berobat ke Malaysia.

Sementara itu, Guspardi Gaus utusan DPW PAN Sumatera Barat yang akan melakukan pelantikan mengatakan, persoalan ini adalah persoalan miss komunikasi saja. Permasalahan ini akan dibawa ke DPW PAN Sumbar, sebutnya. 

"Permasalahan ini akan kita komunikasikan lagi, kalau ada SK kedua maka SK pertama biasanya batal," jelasnya.

Dari data yang dihimpun gosumbar, DPW PAN Sumbar mengeluarkan dua SK yakni SK pertama nomor PAN/A/04/Kpts/K-S/010/X/2016 tgl 31 Oktober 2016 yang ditanda tangani DPW PAN Sumbar Ali Mukhni dan Sekretaris Taslim menunjuk Ketua DPD PAN Bukittinggi, Fauzan Haviz, Sekretaris David Kasidi dan Bendahara Shabirin Rahmat. 

Sedangkan SK kedua nomor PAN/A/04/Kpts/K-S/010/XII/2016 tgl 5 Desember 2016 yang ditanda tangani DPW PAN Sumbar Ali Mukhni dan Sekretaris Taslim menunjuk Ketua DPD PAN Bukittinggi, Fauzan Haviz, Sekretaris Rici Vidiono Puperta Agus dan Bendahara Shabirin Rahmat. Di dalam SK kedua tersebut ada arahan ketua DPW PAN Sumbar tanggal 26 November 2016 agar dilakukan perubahan terhadap susunan pengurus yang diajukan.

Terpisah, Sekretaris DPW PAN Sumbar, Taslim pada Jumat 6 Januari 2017 mengatakan pada GoSumbar bahwa SK yang sah adalah SK yang terakhir ditandatangani, hal itu sudah sesuai dengan rapat pengurus di DPW sebelumnya, ungkap Taslim.

Taslim juga mengatakan, tidak ada pertikaian dan dualisme di internal Partai PAN Sumbar, semua murni hanya karena kesalahpahaman saja, tandasnya. (**)