Mau Blokir Google, Apakah Indonesia Bisa Berani Seperti China?

JAKARTA - Chairman lembaga riset keamanan cyber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan, di banyak negara terutama Eropa, Google juga dihadapkan pada masalah pajak.

Dia menjelaskan, pemerintah Italia dan Inggris juga mengupayakan pembayaran pajak yang pantas. Google banyak meraih untung dari iklan dan trafik internet yang tinggi, sehingga ikut menaikkan nilai perusahaan.

Menurut data dari Forbes, Google berada di peringkat dua sebagai perusahaan paling bernilai tahun 2016 dengan nilai merek mencapai USD 82,5 miliar dan jumlah pendapatan mencapai USD 68,5 miliar. Peringkat pertama masih diduduki oleh Apple.

“Dengan masalah pajak Google dan juga raksasa lain seperti Facebook, tentu pemerintah sudah tahu apa langkah strategis ke depan," jelasnya, Senin (26/12).

Salah satu caranya, lanjut Pratama, adalah membangun layanan internet buatan lokal. "Ada email, media sosial, layanan video, instant messaging, cloud dan masih banyak lagi,” jelas mantan pejabat Lembaga Sandi Negara ini.

Pratama menambahkan, membangun layanan internet lokal sebenarnya tidak serumit seperti membangun industri lainnya. Yang paling penting adalah keberpihakan pemerintah dalam hal dukungan regulasi dan modal.

Sehingga masyarakat secara bertahap bisa mengurangi ketergantunan akan layanan asing seperti Google. "Indonesia bisa meniru langkah China yang memblokir Google," tegasnya.

Namun juga harus melihat, keberanian tersebut dilakukan karena China sudah menyiapkan layanan serupa seperti Weibo, QQ dan Baidu. "Indonesia jelas bisa, apalagi dipantik dengan sentimen nasionalisme dan dukungan layanan yang ramah pemakai lokal, saya yakin berhasil,” paparnya.

Pratama berharap dengan kondisi masyarakat Indonesia banyak yang memakai layanan internet lokal, pemerintah bisa bertindak tegas terhadap pelanggaran pajak serupa Google saat ini. (jpnn)