Jokowi Panggil Gubernur se-Indonesia, Soal Perizinan dan Pemberantasan Pungli Dibahas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Presdinen Jusuf Kalla siang tadi mengumpulkan seluruh Gubernur Indonesia di istana Negara, guna membahas beberapa persoalan, tepat dua tahun pemerintahannya. Dalam pertemuan tersebut Jokowi memberikan arahan terkait pembebasan lahan, pengurusan perizinan hingga pemberantasan pungli di beberapa instansi.

"Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita selesaikan bersama-sama dalam rangka menindaklanjuti keluhan yang ada di masyarakat, juga dalam rangka mempercepat program yang ada di pemerintahan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/10).

Hal pertama yang ditekankan Jokowi yakni operasi pungli. Kepala daerah diminta tidak pandang bulu dalam memberantas pungli. Nominal tidak boleh dijadikan ukuran untuk menghentikan operasi tersebut.

"Sekali lagi ingin saya tegaskan yang namanya pungli bukan soal besar kecilnya, tetapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya, baik yang kecil urusan sepuluh ribu, seratus ribu, juta," tutur Jokowi, yang dilansir GoNews.co dari Merdeka.com

"Ini bukan urusan 10 ribu, tetapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu. Atau misalnya di jalan dijegat dimintai pungutan, ini pada akhirnya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi, yang akhirnya menurunkan daya saing ekonomi kita," sambung mantan Wali Kota Solo ini.

Jokowi kembali menegaskan pungli harus ditindak tegas. Sebab, praktik yang mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara itu sudah mengendap bertahun-tahun lamanya. Hingga saat ini, masih ada sejumlah pihak menilai praktik pungli lumrah dilakukan.

"Dan kita menganggap hal yang normal dan biasa saja, dan kita permisif pada itu. Saya mengajak pada gubernur untuk langkah konkret pungli di daerah. Tidak hanya urusan sertifikat, izin, yang ada di jalan raya, yang berkaitan dengan pelabuhan, kantor, bahkan di rumah sakit. Hal apapun yang berkaitan dengan pungutan tidak resmi harus bersama-sama untuk mulai kurangi dan hilangkan," ujarnya.

Hal kedua yang ditekankan Jokowi adalah terkait perizinan. Menurutnya, perizinan menjadi persoalan pelik bagi investor yang hendak berinvestasi di Tanah Air.

"Perizinan ini juga keluhan yang ada masih banyak sekali. Yang nanti larinya juga ke pungli, yang larinya hanya akan menghambat investasi di daerah," kata Jokowi.

Jokowi mengambil salah satu contoh keluhan yang masuk dari US ASEAN Business Council. Perusahaan asal Amerika itu harus mengurus izin sebanyak 2 ribu untuk bisa berkiprah di Indonesia. Padahal, banyaknya izin tersebut mempersulit proses investasi. ***