Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pimpin Penangkapan Buronan Nurhadi, Novel Baswedan Jadi Trending
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Pimpin Penangkapan Buronan Nurhadi, Novel Baswedan Jadi Trending
2
Bambang Widjojanto: Meski Mata Novel Baswedan Dirampok, Tapi Berhasil Tangkap Nurhadi
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Bambang Widjojanto: Meski Mata Novel Baswedan Dirampok, Tapi Berhasil Tangkap Nurhadi
3
Diskreditkan Muhammadiyah dan Din Syamsudin, Ade Armando Ogah Minta Maaf
Politik
17 jam yang lalu
Diskreditkan Muhammadiyah dan Din Syamsudin, Ade Armando Ogah Minta Maaf
4
Sebelum Kader IMM Bergerak, Ade Armando Diminta Segera Minta Maaf ke Din Syamsuddin
Peristiwa
17 jam yang lalu
Sebelum Kader IMM Bergerak, Ade Armando Diminta Segera Minta Maaf ke Din Syamsuddin
5
Jokowi Minta Pembukaan Rumah Ibadah Tunggu Corona Menurun
GoNews Group
17 jam yang lalu
Jokowi Minta Pembukaan Rumah Ibadah Tunggu Corona Menurun
6
Tak Libatkan DPR saat Memutuskan Pembatalan Haji 2020, Yandri Sebut Menag Tak Tahu UU
Peristiwa
18 jam yang lalu
Tak Libatkan DPR saat Memutuskan Pembatalan Haji 2020, Yandri Sebut Menag Tak Tahu UU
Loading...
Home  /   Berita  /   Ekonomi

Amnesti Pajak Disosialisasikan di Pemko Padang

Amnesti Pajak Disosialisasikan di Pemko Padang
Wako Padang H. Mahyeldi dan Wawako Padang H. Emzalmi menerima bahan amnesti pajak dari Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan, Pelayanan (P2) dan Humas Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumbar dan Jambi , F.G Suratno. (Humas)
Rabu, 19 Oktober 2016 05:25 WIB

PADANG - Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mendukung diadakannya sosialisasi tentang amnesti pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar dan Jambi bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemko Padang.

Kegiatan yang dilakukan di ruang pertemuan Bagindo Azis Chan Balaikota, Selasa (18/10/2016) itu, diikuti Wakil Walikota, H. Emzalmi beserta seluruh Kepala SKPD di lingkup Pemko Padang.

Menurut Walikota, kegiatan sosialisasi berkaitan amnesti pajak tersebut sangat penting khususnya bagi para ASN. Sebab, amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sehingga menghindari sanksi administrasi perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

“Apabila bagi yang masih terhutang untuk pajak penghasilannya agar membayarkan pajaknya berhubung adanya program amnesti pajak. Sehingga kita dapat memperoleh berbagai manfaat dari program tersebut,” sebut Wako.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan, Pelayanan (P2) dan Humas Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumbar dan Jambi , F.G Suratno mengatakan, kepada sesama penyelenggara negara yang memiliki harta dan belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahunan, agar dilaporkan supaya harta-harta yang dimiliki selama ini menjadi legal dan halal.

”Saat ini merupakan yang terbaik untuk menghapuskan kekeliruan ataupun kesalahan di masa lalu semenjak tahun 1985 hingga 2015. Hal ini bertujuan, agar harta yang diwariskan kepada generasi penerus seperti anak, cucu dan keluarga kita nantinya tidak membebani mereka,” terang Suratno.

Suratno juga menginformasikan, terkait cara memanfaatkan amnesti pajak bisa mendatangi Kantor DJP Sumbar dan Jambi atau cara lainnya dengan mendownload website www.pajak.go.id. Adapun sejauh ini sudah lebih 4000 wajib pajak di Padang yang mengikuti program ini. Setoran uang tebusannya diperkirakan di atas Rp 500 Milyar.

“Saya yakin, di Pemko Padang juga banyak pegawai yang kaya. Oleh karena itu, jika sebelumnya kita tidak membayar pajak mari kita bayarkan uang tebusan yang sekarang tarifnya 3 persen,” tukasnya. (Humas)

Editor : Calva
Kategori : Padang, Ekonomi

Loading...
www www