DPD Minta Pemerintah Atasi Masalah Pasca Bencana di Garut

JAKARTA - Indonesia memang menjadi negara rawan bencana. Bahkan, beberapa minggu lalu bencana alam juga terjadi di Jawa Barat (Jabar) khususnya di Garut dan Sumedang. Untuk itu DPD RI mengadakan rapat koordinasi untuk membahas pasca penanggulangan bencana khususnya di Jabar.

''Indonesia memang terlalu banyak bencana, apalagi kemarin sempat terjadi banjir bandang di Garut dan Sumedang. Kami juga kemarin sempat meninjau ke Garut,'' ucap Wakil Ketua DPD GKR Hemas saat membuka rapat koordinasi di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (13/10).

Menurut dia, untuk penanggulangan bencana ada tiga tahap. Pertama pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. ''Jadi kita saat ini sudah masuk dalam pasca bencana sehingga kita akan gali lebih detilnya,'' ujar Hemas.

Selain itu, DPD mengharapkan agar tidak berhenti pada tanggap darurat saja. Tentunya harus ada tindakan pasca bencana seperti dalam pemulihan kawasan dan masyarakat. ''Kita sebetulnya bisa menghadirkan menteri terkait, dimana meminta perhatian depertemen terkait untuk meminta action mana saja tugas-tugasnya yang telah dilakukan,'' jelas Hemas.

Lanjut Hemas, perbaikan daerah bencana itu juga harus ada perbaikan prasarana umum, fasilitas umum, hingga pemulihan psikologi masyarakat. ''Saya kira ini harus kita kawal. DPD sendiri bisa ikut sampai persoalan-persoalan yang nanti kita jembatani,'' papar dia.

Sementara itu, Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba menjelaskan rapat koordinasi ini dimaksud untuk mendengar dari BNPB pusat seperti apa program tindak lanjut bencana di Jabar. Bahkan, DPD juga ingin mendengar penjelasan dari Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Sosial. ''Karena bencana di Garut sudah melewat massa penanganan maka kami ingin minta kejelasan dari instansi terkait,'' lontarnya.

Anggota DPD Provinsi Jabar Eni Sumarni menambahkan pertemuan ini merupakan wujud nyata dari DPD atas peristiwa bencana di Garut dan Sumedang. Apalagi baru-baru ini Jabar juga terjadi musibah banjir bandang, anging puting beliung, dan longsor. ''Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan DPD sebagai jembatan bisa direalisasikan dan dirasakan manfaatnya,'' imbuh dia.

Dikesempatan yang sama, Direktur Tanggap Darurat BNPB Junjungan Tambunan menjelaskan untuk dampak bencana di Garut terdapat 19 orang hilang, 24 orang meninggal, dan 2.525 jiwa mengungsi. ''Kita bersama pemprov dan lembaga-lembaga lain terlibat langsung. Kita juga mengapresiasi langkah DPD yang langsung terjun kelokasi,'' terangnya.

Tambunan mengatakan untuk penanganan massa darurat, semuanya sudah berakhir massa tanggap darurat. Bahkan, untuk persediaan logistik di Garut juga masih ada. Selain itu untuk Sumedang dan Pangandaran asesmen menejemen semua juga terlibat sesuai daerahnya. ''Sehingga masyarakat tidak ada keraguan bagi kabupaten yang terdampak. Untuk asesmen kerusakan sudah di kantong BPBD baik fasilitas umum atau yang sifatnya segera dipulihkan,'' jelas dia.

Selain itu, Kasubid Direktur Penanggulangan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos, Sunarti mengatakan sejak kejadian bencana di Garut, Mensos Khofifah Indar Parawansa hadir dan memberikan santuan bagi ahli waris untuk 32 jiwa di Garut dan 4 jiwa di Sumedang. ''Totalnya 36 jiwa diberikan santunan sebesar 15 juta per ahli waris,'' ujarnya.

Ia menambahkan pada tanggal 22 September 2016 sejak dinyatakan tanggap darurat. Pihaknya langsung menyediakan dapur darurat hingga saat ini. ''Kami bergerak di logistik dan dapur umur. Untuk di Sumedeng sudah ada trauma healing,'' kata Sunarti. ***