Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Awalnya Nantang Netizen, Kini Denny Siregar Nuntut Telkomsel gegara Data Pribadinya Tersebar
Politik
16 jam yang lalu
Awalnya Nantang Netizen, Kini Denny Siregar Nuntut Telkomsel gegara Data Pribadinya Tersebar
2
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
GoNews Group
7 jam yang lalu
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
3
Anas Nasikhin: Debat Adian Vs Erick Tohir, Gak level
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Anas Nasikhin: Debat Adian Vs Erick Tohir, Gak level
4
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
Kesehatan
16 jam yang lalu
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
5
Sherina Anggap Kalung Anti Corona Takhayul, Semoga Nyawa Tidak Melayang
Kesehatan
16 jam yang lalu
Sherina Anggap Kalung Anti Corona Takhayul, Semoga Nyawa Tidak Melayang
6
Implementasi 'New Normal' Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
GoNews Group
13 jam yang lalu
Implementasi New Normal Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
Loading...
Home  /   Berita  /   Ekonomi

Dana Kredit Mikro Kelurahan Rawan Penyelewengan, Wawako Padang: Penggunaanya Mesti Dipertanggungjawabkan

Dana Kredit Mikro Kelurahan Rawan Penyelewengan, Wawako Padang: Penggunaanya Mesti Dipertanggungjawabkan
Wawako Padang Emzalmi ketika membuka Rakor KMK. (Humas)
Kamis, 15 September 2016 08:35 WIB

PADANG - Dana Kredit Mikro Kelurahan (KMK) cukup rawan untuk diselewengkan. Sebab selama ini pendistribusian dana tersebut tidak didasari dengan verifikasi yang baik. Karena itu Pemerintah Kota Padang mengimbau kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang ada di kelurahan serta pihak terkait, agar mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana tersebut.

“Dana tersebut bersumber dari pemerintah, secara keuangan perlu dipertanggungjawabkan,” terang Wakil Walikota Padang Emzalmi saat membuka Rapat Koordinasi Kredit Mikro Kelurahan (KMK) di Ruang Rapat Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang, Rabu (14/9/2016).

Disebutkan Emzalmi, dana KMK memang seperti tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga banyak yang berebut untuk mendapatkan dana tersebut. Akibatnya, maksud pemerintah untuk dapat mendorong usaha baru lewat KMK tidak kesampaian.

“Justru malah dana KMK digunakan untuk kegiatan konsumtif sehingga menjadi macet,” terang wawako.

Wawako berharap, dalam Rapat Koordinasi KMK tersebut seluruh peserta dapat mengevaluasi kembali persoalan sesungguhnya penggunaan dana KMK. Seluruh peserta agar mengidentifikasi dan memverifikasi siapa saja yang menggunakan dana KMK.

“Semuanya tentu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena itu lakukanlah pendataan yang valid. Jika dana KMK sudah ditransformasi ke KJKS, coba cek
bagaimana pemindahannya, apakah sudah dilengkapi dengan system keuangan yang jelas,” harap Emzalmi.

Sesuai Perwako Nomor 15 Tahun 2010, penyaluran KMK yang dikelola pokja, ditransformasikan kepada KJKS kelurahan yang berbadan hukum. Wawako Emzalmi berharap supaya KJKS berinisiatif dan berinovasi dengan pokja di kelurahan untuk menyelesaikan semua itu.

“Silahkan identifikasi, kemudian carikan solusinya,” tegas Emzalmi.

Hal ini benar-benar ditekankan wawako karena Pemerintah Kota Padang tak ingin ada masalah pengadministrasian keuangan nantinya. Pun, ketika terjadi masalah dan diperiksa institusi berwenang, KJKS dan pihak terkait lainnya dapat menjawab dengan baik melalui data yang rinci, aktual, konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan. (Charlie/Mursalim)

Editor : Calva
Kategori : Ekonomi, GoNews Group, Padang

Loading...
www www