Guna Pertahankan Investasi, Pemerintah Diharap Terus Menggenjot Insfratuktur

JAKARTA - Meski ada kabar terkait kebijakan Menteri Keuangan sri Mulyani soal pemangkasan Anggaran, pemerintah diharuskan tetap mendorong infrastruktur supaya derasnya investasi terus berlanjut.

Lantaran, jika pembangunan infrastruktur tidak jalan maka investasi yang masuk hanya akan m?elintas sebentar saja di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD Irman Gusman saat dialog parlemen dengan Prees Room DPR di Senayan Jakarta, Kamis (11/08/2016) siang.

Irman Gusman juga menjelaskan, pengampunan pajak atau tax amnesty telah mendorong investasi masuk ke Indonesia. Jika infrastruktur tidak dipercepat maka Indonesia akan kehilangan momentum dari tax amnesty.

"Bagi Indonesia harus mempercepat infrastruktur tadi karena opportunity tidak hanya pada regional tapi global kita top list investment destination foreign direct investment (FDI) maupun portofolio. Kalau kemudian infrastruktur tidak secepat interest akan kehilangan opportunity," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan supaya tidak terjadi kesenjangan antara investasi di portofolio dan sektor riil. Hal tersebut supaya investasi berlanjut dan berkontribusi pada perekonomian.

"?Semestinya kalau sektor riil siap baik policy, fiskal, kebijakan di daerah siap, maka kemudian di finansial akan mengalir mudah ke riil. Kalau sekarang seolah ada dua, pasar uang dan riil padahal satu. Karena finansial dukung sektor riil," jelas dia.?

Selain itu kata Irman, saat ini sebenarnya dalam pembangunan baik itu Insfratuktur, bidang pendidikan dan kesehatan, Pemerintah juga tidak harus menambah hutang dan menggunakan dana yang bersumber hanya dari APBN. Karena menurut dia, harusnya tiap daerah juga kreatif dan menggali dari sektor lain.

"Salah satu contohnya, Jawa Barat. Mereka mampu merencanakan pembangunan Bandara di Majalengka. Jadi rebutan lho, dan itu tanpa harus mengandalkan dana dari APBN, ini perlu dicontoh daerah lain," tukasnya.

Sependapat dengan Irman, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon juga berharap yang sama. Namun Fadli juga mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak terlalu ambisius dalam pembangunan yang tidak menyentuh masyarakat langsung.

"Baru saja DPR menyetujui RABNP sebelum reses, tiba-tiba ada perubahan dalam hal ini soal pemangkasan anggaran. Bagaimana kita memaknai keputusan 133 triliun, ini sebenarnya koreksi terhadap pemerintahan sendiri. Karena soal anggaran ini adalah kewenangan pemerintah, jadi seperti dimentahkan sendiri oleh pemerintah," tukasnya.

Soal pemangkasan ini kata Fadli, boleh-boleh saja dalam keadaan dan darurat. "Tapi ini apa yang sudah direncanakan dan disetujui oleh DPR tapi malah dirubah, ini harus kembali diajukan ke DPR. Pemerintah tidak bisa serta merta begitu saja. Untuk target pertumbuhannya tidak berubah, namun ada perubahan dipengeluaran. Ini ibarat pemerintah keinginan besar namun kekuatan tak ada. Mau bangun dimana mana tapi masih mengandalkan utang," jelasnya.

"Jadi hemat saya dengan pemotongan tersebut, ini pemerintah berusaha mengantisipasi itu. Namun saya kuatir jika tanpa persetujuan maka pemerintah melakukan pelanggaran, jadi saya setuju pembangunan seperti Insfratuktur digenjot, tapi tetap mengedepankan kepentingan rakyat," pungkasnya. (***)