DPRD Padang Desak Pemko Batalkan Kerjasama Pengelolaan RPH Aia Pacah dengan Pihak Ketiga

PADANG -  DPRD Padang meminta Pemko dalam hal ini Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunana (Dispernakhutbun) membatalkan kerjasama pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) Aia Pacah oleh pihak ketiga. DPRD Padang menilai kerjasama tersebut merugikan bagi Pemko dalam pendapatan anggaran daerah (PAD).

“Pembatalan kerjasama pengelolaan RPH oleh pihak ketiga masuk dalam rekomendasi DPRD Padang terkait LKPj Walikota,” jelas Ketua Komisi II, Elly Thrisyanti dalam berbagai kesempatan.

Disebutkan Elly, pengelolaan RPH oleh pihak ketiga ini sangat merugikan Pemko Padang. Sebab, Pemko hanya mendapat kontrak per tahun sementara perputaran uang masuk di RPH Aia Pacah bisa mencapai miliran.

Informasi yang diterima GoSumbar dari berbagai sumber, Pemko Padang hanya menerima Rp10 juta per tahun dari pengelolaan RPH Aia Pacah.

Selain dikelola pihak ketiga yang merugikan Pemko Padang, belum adanya sertifikat halal juga menjadi persoalan lain RPH Aia Pacah. Tidak adanya sertifikat halal berdampak pada pemasaran daging sapi.

Sekretaris Komisi II, Jumadi mengungkapkan hasil pemotongan daging sapi dari RPH Aia Pacah sulit dipasarkan di Malaysia karena tidak memiliki sertifikat halal. Bahakn, Jumadi terang-terangan mengatakan daging sapi tersebut bisa masuk ke Malaysia jika kemasannya diganti.

“Pemko harus segera menyelesaikan persoalan ini apalagi menyangkut PAD,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Terpisah, anggota Komisi II Mailinda meminta Pemko Padang melalui SKPD terkait harus lebih serius dalam pengelolan RPH tersebut. Percuma saja nantinya jika apa yang telah direalisasikan dari pusat tidak mendatangkan hasil maksimal, terutama pada peningkatan pendapatan daerah. (agb)