Pemkab Siapkan 'Agen Perubahan' Revolusi Mental

LIMAPULUH KOTA--Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota (LIKO) terus menggenjot upaya perbaikan budaya kerja di lingkungan birokrasi, terutama dalam penerapan salah satu Nawacita Presiden Jokowi yakni Revolusi Mental. Guna menunjang cita-cita menuju daerah berintegritas, Pemkab pun serius menyiapkan agen-agen Revolusi Mental.

Bahkan, dalam waktu dekat ini pemkab Limapuluh Kota berencana mengundang Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Puan Maharani untuk datang ke Limapuluh Kota. "Kalau tidak berhalangan, akhir April 2015 ini, Menko PMK RI Puan Maharani akan datang ke sini. Dalam rangka pelaksanaan program Revolusi Mental," ujar Wakil Bupati, Ferizal Ridwan, dalam agenda apel pagi, di halaman kantor bupati, Selasa (19/4).

Rencana kehadiran Menko PMK Puan Maharani ke Limapuluh Kota, sebut Ferizal, sekaligus dalam rangka pengawasan program 'Gerakan Revolusi Mental' ke Kota Padang serta beberapa daerah di Sumbar. Pihaknya mengaku berterima kasih kepada seluruh jajaran birokrasi yang memiliki kesadaran melakukan perbaikan disiplin dan kinerja.

Baik pejabat Eselon II, III, IV, para staf honorer, PTT serta para pegawai di tingkat Kecamatan hingga Nagari. Ferizal mengajak, para pegawai terus meningkatkan disiplin dan sikap kegotongroyongan. "Revolusi Mental harus dimulai dari diri kita sendiri, sebagai wujud tanggung jawab sosial kita kepada rakyat, daerah dan negara. Kini masanya bekerja," tutur Wabup.

Terhadap perbaikan budaya kerja dan tanggung jawab sosial, lanjutnya, unsur pimpinan daerah juga berwacana menciptakan agen-agen Revolusi Mental. Para agen yang dimaksud bisa saja berasal dari instansi pemerintahan, swasta, atau pun institusi pemerintahan seperti kepolisian dan TNI. Para agen nantinya bakal bertugas memberi pembinaan ke aparatur negara dan sipil.

Seluruh jajaran diminta tidak lagi membedakan etos kerja, baik terhadap pegawai besertifikat (PNS) atau honorer dan PTT. Dirinya mengakui masih banyak yang perlu diperbaiki. Setiap pegawai di lingkunan birokrasi Limapuluh Kota, juga dituntut mengetahui kondisi kekinian serta setiap program dan sistem kerja yang sedang dijalankan.

Dalam apel pagi, Wabup juga terus mewanti-wanti terkait disiplin pegawai. Khusus bagi setiap pegawai yang terlambat datang melaksanakan apel pagi, meski hanya terlambat dua menit, akan dibuat barisan khusus di bagian belakang peserta apel. "Kalau perlu, disana dibuat spanduk bertuliskan: Khafilah Yang Terlambat," selorohnya.

Melalui revolusi mental pejabat, lanjutnya, akan terbentuk perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak boleh lagi ada pembiaran terhadap persoalan disiplin. Meski terkesan sepele, sekecil apa pun tugas negara, merupakan panggilan jiwa yang harus dipatuhi. "Mari tanamkan rasa tanggung jawab sosial, di hati kita untuk daerah dan masyarakat," tukas Ferizal Ridwan.***