Wako Padang: Ilegal Logging Penyebab Banjir Bandang 22 Maret Lalu

PADANG – Banjir besar yang menghondoh Kota Padang pada 22 Maret lalu dikarenakan aktifitas pembabatan hutan secara ilegal. Hal ini dikatakan Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo usai melakukan diskusi bersama Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) di Saung Meeting BPA Kota Padang, di Sungai Lareh, Kamis (7/4/2016).

“Jadi kemaren setelah banjir kita menurunkan tim untuk memeriksa hulu sungai kita. Dan berdasarkan laporan sementara ada longsoran yang menghambat saluran sungai sehingga mengakibatkan air tergenang. Genangang ini di banyak titik,” katanya dalam rapat yang dihadiri satuan kerja terkait termasuk beberapa pemerhati lingkungan dan perguruan tinggi itu.

Walikota memastikan, terjadinya longsoran tersebut dikarenakan ilegal logging yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Hal ini terlihat pada saat terjadinya banjir lalu. Dimana saat banjir itu cukup banyak kayu yang hanyut ke bawah menuju pemukiman warga. “Ilegal logging dipastikan ada,” ujar Walikota.

Bukti lain penyebab banjir besar akibat ilegal loging yakni jebolnya jembatan di Sungai Bangek karena adanya batang kayu besar mengantam jembatan tersebut. Kayu besar dengan akarnya itu hanyut dibawa air Sungai Batang Kandih dan merusak sejumlah infrastruktur. “Terjangan air bersama kayu cukup kuat sekali, jembatan dan rumah ikut ambruk,” ungkap Walikota.

Karena itu, Walikota ingin memastikan betul situasi kondisi anak sungai Batang Kandih. Termasuk menindak pelaku ilegal loging. Menurut Walikota, pelaku ilegal loging ini sengaja merusak hutan dan memotong kayu untuk menguasai lahan di lokasi tersebut. “Ini yang namanya pengrusakan hutan, kayu dipotong untuk menguasai tanah. Ini harus dievaluasi, kita akan lihat datanya siapa, dan perlu dilakukan langkah untuk meminimalisir ilegal loging. Kita perlu bersinergi dan mengumpulkan kekuatan penuh,” sebut Walikota.

Walikota mengimbau kepada seluruh warga yang berada di pinggiran hutan untuk tidak merusak hutan. Untuk meminimalisir terjadinya banjir dan banyaknya air tawar yang masuk ke laut, Walikota menyebut perlunya dibuat cek dam, embung, biopori dan sumur resapan. “Sehingga ketika curah hujan tinggi, ada kawasan yang bisa menampung air tersebut. Kita juga siapkan masyarakat di sepanjang aliran sungai untuk bekerjasama melestarikan hutan dan kurangi banjir bandang,” tutur Walikota.

Sementara itu, Kepala Dinas Pernakbunhut Kota Padang, Dian Fakhri mengatakan bahwa pihaknya akan mencoba meminimalisir ilegal logging yang selama ini merajalela di perbukitan yang ada di Kota Padang. Hal ini menurutnya perlu kerjasama dengan masyarakat agar ilegal logging tidak lagi terjadi.

Dian mengakui bahwa beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan inspeksi ke empat hulu sungai yang ada di Kota Padang. Menurutnya, di empat hulu sungai tersebut kondisinya cukup memprihatinkan. “Kita akan pantau terus empat hulu sungai itu secara berkala,” ungkapnya.

Pada diskusi tersebut hadir Ketua Forum DAS, Isril Berd dan sejumlah pemerhati lingkungan dari sejumlah perguruan tinggi. Dalam kegiatan tersebut disusun draft rencana aksi perbaikan DAS dan upaya pencegahan banjir bandang di Kota Padang. (Charlie/Mursalim)