Dukung Pariwisata Sebagai Progam Unggulan Sumbar, Kabupaten Solok Kembangkan Tiga Kawasan Wisata

PADANG - Kabupaten Solok mengembangkan tiga kawasan wisata guna mendukung Pariwisata sebagai salah satu program unggulan Sumbar. Ketiga kawasan itu, yakni kawasan Danau Diatas-Danau Dibawah, Danau Singkarak dan Hutan Kota Aro Suka. 

Hal ini diungkapkan Bupati Solok Gusmal dalam rapat koordinasi kabupaten/kota se-Sumatera Barat soal rencana pembangunan Kepariwisataan Sumatera Barat yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (10/3/2016). Tampak mendampingi Wagub, Asisten II bidang ekonomi kesejahteraan rakyat Syafruddin, dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Burhasman. Rapat ini juga dihadiri oleh Bupati/ Walikota se-Sumatera Barat, Kepala Bappeda, dan Kepala dinas Pariwisata se-Sumatera Barat.

Gusmal juga menyebutkan, khusus pengembangan kawasan wisata danau diatas dan danau dibawah, ia mendesak Pemprov Sumbar untuk merealisasikan jalan tembus Bayang (Pessel)-Alahan Panjang. "Kalau ini bisa dilakukan dan jalanan sudah mulus, pengembangan kawasan danau kembar bisa cepat dilakukan," kata Gusmal.

Sementara rapat sendiri, yakni membahas tentang Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisataan (GPTK) di Sumatera Barat dan ISSU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kepala Dinas Pariwisata Burhasman mengatakan tujuan dari GTPK yaitu destinasi/ objek yang dibangun bisa lebih cepat diselesaikan dan difungsikan, sumber daya yang digunakan lebih fokus pada objek yang dijadikan sasaran, berbagai pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan, dan dampak langsung dapat segera dirasakan masyarakat.

“Sesuai UU No. 39/ 2009 pasal 2, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geo ekonomi, dan geo strategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional,” kata Burhasman.

Selain itu Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam arahannya mengatakan, “Masalah yang kita hadapi saat ini dalam melaksanakan GTPK ini adalah Terbatasnya kemampuan fiskal Kab/Kota, terbatasnya kewenangan Provinsi (fisik), terbatasnya infrastruktur seperti fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata, serta mind set/ karakter masyarakat.”

“Program nasional menargetkan KEK 2015-2019 terdapat 25 wilayah KEK. Saat ini sudah ada 8 daerah KEK yang telah ditetapkan sampai tahun 2014, dan 7 daerah KEK baru diluar pulau Jawa. Saat ini masih ada 10 daerah KEK yang belum ditetapkan, untuk itu kita menargetkan 3 daerah Sumatera Barat masuk dalam penetapan daerah KEK, minimal 1,” ucap Nasrul Abit.

“Syarat yang harus kita penuhi adalah Clear & Clean dalam penyediaan lahan 1 hamparan seluas 500 Hektare,” tambahnya.

Selain itu Nasrul Abit menghimbau kepada Kabupaten/Kota untuk segera mempersiapkan DED dan RDTR untuk pengembangan objek wisata daerahnya masing-masing.

“Kedepan nantinya kita akan membuat MOU kesepakatan pembagian pembiayaan dan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan pariwisata, tetapi sebelum itu kita tentu akan meninjau lokasi-lokasi yang sudah dipersiapkan oleh kabupaten/kota sebagai lahan untuk objek wisata di daerahnya. Jangan nanti sudah kita olah sudah kita bangun ternyata akhirnya malah terjadi masalah dan melanggar aturan,” tegas Nasrul Abit. (***)