Wakil Ketua DPRD Padang, Muhidi: Wako Tidak Perlu Lindungi Pejabat yang Bermasalah dengan Moral

PADANG - Wakil Ketua DPRD Padang, Muhidi meminta walikota Mahyeldi untuk menuntaskan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pejabat eselon II Pemko Padang. Bahkan, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini berharap agar walikota tidak melindungi pejabat bermasalah moral. 

Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh (DH) Kepala BPBD PK Padang terhadap bawahannya. Dugaan pelecehan seksual tersebut terungkap berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1560/K/X/2015/Spkt tertanggal 24 Oktober 2015, korban N melaporkan peristiwa tidak mengenakkan tersebut ke Mapolresta Padang.

"Itu harus diusut tuntas. Kalau memang sudah masuk pemeriksaan Inspektorat, walikota harus menindak tegas pejabat yang bermasalah moral tersebut," kata Muhidi dihadapan wartawan usai pertemuan dengan Nurani Perempuan Sumbar, Selasa (8/3/2016) di Gedung DPRD Padang.

Sementara itu, persoalan lagi yang dibahas dalam pertemuan Nurani Perempuan Sumbar dengan DPRD Padang diwacanakan perlawanan terhadap ketimpangan ini agar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan benar-benar terwujud. Direktur Nurani Perempuan Sumbar, Yefri Herian menyatakan perempuan yang selama ini sering mendapatkan tindakkan perlakuan kekerasan.

"Masih banyak ketimpangan gender. Bahkan sudah ada usaha ratifikasi dari pemerintah tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, namun ketimpangan masih tetap berlanjut," tegas Yefri.

Menyikapi persoalan ini, anggota DPRD Padang Dian Anggraini menyampaikan perlu fasilitas untuk perempuan yang mengalami kekerasan melalui pendampingan. "Ketidakadilan terhadap perempuan harus selalu disuarakan agar kaum perempuan tidak lagi teraniaya,”tegasnya. (agb)