Masa Depan 58 PSN Belum Tertentu Meski Pemerintahan Jokowi Bakal Berakhir di 2024

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berikan klarifikasi mengenai nasib 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum memulai pembangunan. Perkembangan ini muncul di tengah situasi dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengakhiri masa jabatannya pada 2024.

Airlangga mengakui bahwa pemerintah saat ini melihat tidak semua PSN mampu diselesaikan sesuai deadline yang ditetapkan pada semester I/2024.

Ia mengatakan bahwa pemerintah menetapkan kriteria spesifik untuk proyek yang pembangunannya akan dilanjutkan, yaitu yang telah mencapai tahap financial closing.

"Tidak semua proyek akan rampung di 2024. Namun, kami telah menentukan kriteria. Kami berharap proyek yang akan diteruskan adalah mereka yang sudah mencapai financial closing. Proyek yang belum mencapai tahap ini, sayangnya tidak dapat kami beri izin untuk melanjutkan," ujar Airlangga di Konferensi Pers PSN Goes to Campus di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jumat (23/6/2023).

Namun, Airlangga tidak merinci proyek mana saja yang telah mencapai tahap financial closing dan yang akan dilanjutkan pembangunannya.

Di sisi lain, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyoroti isu penyelesaian program pemerintah yang kurang optimal dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2023 pada Rabu (14/6/2023).

Mereka menekankan ada 58 PSN yang belum memulai pembangunan, yang berpotensi menimbulkan risiko keterlambatan dan kurangnya manfaat optimal dari proyek tersebut.

Sementara itu, Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, menegaskan pembangunan proyek prioritas akan dilanjutkan meskipun tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Pemerintah tengah merancang Rencana Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Bappenas akan meninjau dan memastikan proyek prioritas dapat dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

"Untuk proyek yang penyelesaiannya melebihi tahun 2024, kami tetap berkomitmen untuk mendukung. Proyek dalam tahap perencanaan akan kami dorong hingga tahap transaksi dan konstruksi. Proyek yang konstruksinya melebihi 2024, akan kami usulkan untuk dilanjutkan dalam RPJMN 2025–2029," ucap Sumedi. ***