Pakar Prediksi Kasus Covid-19 Melandai Mulai Januari 2022

JAKARTA - Epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo memperkirakan kasus positif Covid-19 akan mulai turun pada Januari 2022. Namun, kata Windhu, penurunan itu juga diprediksi tidak akan drastis.

Ia mengatakan jika melihat lonjakan kasus saat ini, penurunan pada Januari 2022 mendatang akan sama dengan kasus pada Januari 2021 atau gelombang pertama. Artinya, penambahan kasus harian masih tinggi. Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, puncak tertinggi kasus pada gelombang satu itu terjadi pada 30 Januari dengan pertambahan kasus 14.518.

"Nanti turun betulan itu masih sampai Januari itu. Artinya, Januari juga masih tinggi seperti puncak di Januari [2021] juga," ucap Windhu, Kamis (15/7/2021).

Windhu menyatakan kasus positif Covid-19 akan terus naik. Ia menyebut puncaknya antara Agustus-September 2021. Setelah bulan-bulan itu kasus pertambahan menurun perlahan namun tetap tinggi. Ia mengatakan alasan kasus akan tetap naik karena kebijakan yang ditetapkan sekarang tidak efektif.

Ia menyebut butir-butir peraturan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat tidak menyentuh penyelesaian permasalahan yang esensial.

Windhu menyebut permasalahan esensial dari penyebaran virus adalah mobilitas. Virus tidak akan bertransmisi jika tidak ada mobilitas. Ia mengatakan dalam PPKM darurat tidak ada peraturan yang benar-benar membatasi mobilitas tersebut.

"Kita lihat PPKM darurat ini kan di dalam konsepnya sendiri itu kan sama sekali tidak melarang mobilitas. Itu konsepnya sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip pemutusan rantai penularan virus," ucap dia.

Ia menyebut pemerintah harusnya membuat pelarangan mobilitas sampai cakupan rumah. Menurutnya, ketentuan orang yang boleh keluar dari rumah maksimal 30 persen.

"Padahal kita kalau mau virus itu tidak bertransmisi lagi sulit untuk mendapatkan orang yang untuk ditulari itu kalau yang berada di rumah itu minimal 70 persen. Virus covid-19 ini kan dibawa orang ya," ujarnya.

Jika ingin kasus melandai lebih cepat, Windhu mengatakan, pemerintah harus merevisi peraturan. Bahkan, jika perlu pemerintah harus kembali pada peraturan yang ada yaitu Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018.

Ia mengatakan upaya-upaya maksimal itu seharusnya dilakukan oleh pemerintah bukannya menunggu mukjizat. "Sudahlah kita ini harus benar-benar merevisi kebijakan jangan hanya PPKM karena PPKM sendiri tidak ada di undang-undang. Padahal di masa sekarang itu kita butuh yang sesuai dengan UU kekarantinaan kesehatan. Kalau tidak karantina wilayah ya PSBB. Itulah kalau menurut UU," ucap dia.

"Kalau kebijakan kita hanya begini-begini saja. Kecuali ada mukjizat. Tapi masa kita menerapkan itu? Tuhan kan menyerahkan keberhasilan dunia melalui ikhtiar kita," pungkasnya.

Pertambahan kasus positif harian di Indonesia kembali memecahkan rekor. Data satgas mencatat lebih dari 54 ribu orang terpapar virus covid-19 dalam kurun waktu 24 jam.

Sementara itu, positivity rate atau rasio kasus berdasarkan hasil tes PCR dan dan TCM menunjukan 64,8 persen. Angka itu melebihi ambang batas positivity rate yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 5 persen.***