Akhiri 'Badai' Covid-19, Kalau Bukan kita, Siapa lagi?

PANDEMI Covid-19 sudah berjalan hampir 3 tahun di Indonesia. Ratusan, ribuan bahkan jutaan masyarakat Indonesia telah terdampak 'badai' Covid-19 ini, mulai dari yang terpapar Covid-19 dan meninggal dunia, hingga kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan.

Guna mencegah dan menanggulangi Pandemi Covid-19, Pemerintah telah berupaya dengan berbagai kebijakan, mulai dari penerapan PSBB, PPKM hingga melarang masyarakat melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan sampai larangan mudik.

Tidak hanya itu, Pemerintah baik pusat dan daerah, juga berjibaku menanggulangi Covid-19 dengan memberikan sejumlah bantuan, baik sembakom perlatan medis dan alin sebagainya.

Namun belakangan ini, beberapa peralatan bantuan pemerintah untuk penanganan Covid-19 disejumlah daerah seperti di Kabupaten Pamekasan sudah terbengkalai. Di antaranya, bilik disinfektan di sejumlah tempat umum dan kantor-kantor pemerintahan sudah dibiarkan tidak terurus.

Bilik disinfektan dibiarkan terbengkalai di depan kantor Bupati Pamekasan. Peralatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pamekasan banyak yang sudah terbengkalai dan tidak berfungsi.(KOMPAS.COM)

Tandon air untuk mencuci tangan, sudah banyak yang kosong. Besi-besi penyanggah tandon tersebut sudah berkarat. Tandon-tandon air berukuran 40 liter yang dipasang di sejumlah pasar dan tempat-tempat umum lainnya, sudah banyak tidak berfungsi.

Hanifah, salah satu warga yang setiap hari berbelanja di Pasar Kolpajung, Pamekasan, mengatakan, tandon tempat cuci tangan sering tidak terisi air. Meskipun airnya ada, terkadang sabunnya tidak ada. Bahkan air dan sabunnya, sama-sama tidak ada. "Bagaimana mau cuci tangan jika air dan sabunnya sama-sama tidak ada," ujar Hanifah, saat ditemui sedang berbelanja di Pasar Kolpajung, Rabu (2/9/2020).

Suhartono, salah satu pedagang sayur di Pasar Kolpajung juga sering menemukan tandon air kosong isinya. Karena sering tidak terisi air, banyak pedagang dan pengunjung pasar yang enggan mencuci tangan. Lama kelamaan, warga semakin mengabaikannya untuk mencuci tangan karena failitasnya dibiarkan tidak terawat.
"Kalau awal-awal ada corona, warga tertib cuci tangan. Namun, belakangan sudah tidak tertib lagi, orang sudah tidak peduli cuci tangan. Bahkan, sudah banyak yang tidak menggunakan masker masuk pasar," kata Suhartono.

Rudi, relawan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Pamekasan menilai, kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penularan Covid-19 sudah menurun drastis. Faktanya, sudah banyak kegiatan yang melibatkan massa yang tidak ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Rapat-rapat umum, pesta pernikahan, aksi demonstrasi, bahkan konser musik dan pembukaan sebuah café dan restoran, yang melibatkan ratusan orang, sudah tidak ada larangan dari pemerintah. Bahkan pemerintah juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

"Di Pamekasan sudah seperti tidak ada corona. Masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan corona, sehingga perkumpulan dengan massa tanpa batas tidak ada larangan lagi dari pemerintah," terang Rudi.
Menurut Rudi, di desa-desa sudah tidak ditemukan lagi aparat yang tegas mengontrol kegiatan masyarakat yang berpotensi besar untuk menularkan corona. Posko desa tangguh Covid-19 sudah banyak yang dibongkar. Peralatannya juga sudah tidak terpakai.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Muhammad Marzuki saat dikonfirmasi melalui telpon seluler menjelaskan, sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan corona masih terus dilakukan. Tenaga kesehatan tingkat kabupaten sampai tingkat desa, terus bekerja untuk menyadarkan masyarakat. Menurutnya, pencegahan lebih sulit daripada penanganan pasien yang sudah dinyatakan suspek.
"Mengajak masyarakat sadar corona itu memang berat karena yang disosialisasikan itu hal yang ghaib. Beda jika sudah ada yang suspek, maka dia akan percaya," kata Marzuki.

Marzuki melanjutkan, pemerintah tidak hanya sosialisasi, tetapi juga sudah menyiapkan dengan peralatan pencegahannya. Namun, jika masyarakat tidak memanfaatkannya, dikembalikan lagi kepada masyarakat sendiri. "Kalau masyarakat sudah tidak peduli meskipun diberi imbauan, maka tugas kami tidak bisa memaksa karena itu kewenangan pihak lain," ungkap dia.

Selain rusaknya peralatan, kejenuhan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan juga terjadi di berbagai daerah. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang abai karena percaya, Covid adalah konspirasi.

Hal ini juga terlihat pada masa libur panjang seperti Paskah yakni 2-4 April lalu, sebagian masyarakat sudah tak ragu untuk berpergian bersama keluarga dan teman di dalam maupun luar kota. Lengahnya masyarakat terhadap protokol kesehatan bisa menyebabkan angka kasus meningkat.

Kemudian disusul saat jelang lebaran. Meskipun pemerintah dan aparat kepolisian telah memberlakukan penyekatan jalan, namun tidak sedikit masyarakat yang nekat bahkan rela menerobos demi untuk mudik dan pulang kampung. Imbasnya, beberapa daerah kini menjadi kawasan klaster lebaran.

Seorang pria berkeliling sambil mengenakan topeng dan membawa sejumlah imbauan guna mengajak masyarakat membantu penanganan virus Corona (COVID-19) di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (29/3). [ANTARA FOTO)

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan, bagaimana respons masyarakat yang kian lama terlihat tidak panik menghadapi situasi COVID-19. Kemudian masyarakat ada yang kecewa melihat orang yang lain tidak mematuhi protokol kesehatan.

"Setiap hari, kami selalu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kekecewaan melihat masyarakat yang lain mengabaikan protokol kesehatan. Ada masyarakat lain yang masih tetap bergerombol, tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker," ungkapnya.

"Bahkan membawa anaknya yang masih balita ke tempat keramaian. Misalnya, ke toko dan pasar. Lalu melihat orang-orang yang sudah lanjut usia masih berada di luar. Ini (kekecewaan) adalah gambaran bahwa sebagian masyarakat kita sudah mulai peduli."

Covid-19 adalah masalah dunia. Hampir semua negara di dunia ini terdampak Covid-19 dan sampai dengan saat ini kita masih belum bisa mendapatkan cara untuk memberikan kekebalan secara buatan dengan menggunakan vaksin. Ini karena proses pembuatan vaksin saat ini terus dikejar oleh para ahli di seluruh dunia.

Menurut Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia belakangan cukup signifikan. Bahkan varian virus corona dari India pun telah mewabah di Kudus, Jawa Tengah. Peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 itu kata Dia disebabkan menurunnya tingkat kesadaran masyarakat untuk tetap mentaati protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghidari kerumunan.

"Menurunnya kesadaran masyarakat untuk tetap mentaati protokol kesehatan itu karena adanya rasa jenuh yang berkepanjangan," ujarnya, Selasa (15/6/2021) di Jakarta.

Namun demikian, Muzani tetap meminta semua pihak untuk kembali mentaati protokol kesehatan dalam berkegiatan sehari-hari. "Kita sadar masa pandemi ini membuat kita jenuh. Memakai masker setiap hari, tidak boleh berkerumun, semua aktivitas dibatasi dengan alasan protokol kesehatan, yang pada akhirnya membuat kita jenuh," tandasnya.

Meski demikian, Dirinya mengingatkan, agar masyarakat sadar, keselamatan kita semua dijamin oleh kedisiplinan mentaati protokol kesehatan. "Jadi saya imbau semua pihak mulai dari tingkat pusat, daerah, desa-desa, RT RW hingga tingkat keluarga untuk kembali sadar bahwa betapa pentingnya mentaati prokes," tukasnya.

Di sisi lain, menurut Muzani, peningkatan jumlah positif Covid-19 di beberapa provinsi di Indonesia juga disebabkan melemahnya kontrol dari pemerintah pusat. Guna meningkatkan kontrol itu, maka pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi agar bisa menekan angka penularan di daerah masing-masing. "Dengan sinergisitas itu maka diharapkan penularan covid bisa kita tekan. Misalnya dengan mendirikan kembali pos-pos satgas covid di perbatasan antar provinsi, kota dan kabupaten. Termasuk pengawasan protokol kesehatan yang ketat di pusat-pusat keramaian seperti di pasar tradisional, di mal-mal, di perkantoran, dan juga di tempat-tempat wisata," paparnya.

Muzani juga menyampaikan pemerintah tidak boleh lelah sedikitpun untuk terus mengingatkan kepada masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan. Termasuk meningkatkan vaksinasi covid kepada masyarakat di seluruh daerah di Indonesia, terutama di daerah zona merah covid-19. Sebagai upaya menekan penularan di daerah tersebut. "Selain mentaati protokol kesehatan, upaya meningkatkan jumlah vaksinasi juga penting dilakukan kepada masyarakat guna menekan angka penularan virus," jelas Muzani.

Untuk diketahui, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia telah meningkat secara signifikan yakni mencapai tujuh ribu orang dalam sehari. Secara keseluruhan, jumlah terkonfirmasi positif covid di Indonesia telah mencapai 1,9 juta. Pada perpanjangan PPKM Mikro tahap sepuluh ini, daerah dengan status zona merah Covid-19 harus menyelenggarakan kegiatan bekerja dari rumah (WFH) hingga 75 persen.

Lalu Bagaimana Kita Terbebas dari Pandemi?

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, para pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah harus mampu menumbuhkan sinergi yang baik dalam mengatasi lonjakan kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah.

Hal tersebut kata Dia, harus dilakukan agar Indonesia benar-benar terbebas dari Covid-19. Demikian diungkapkan Rerie sapaan Lestari Moerdijat kepada GoNews.co melalui siaran pers, Selasa (8/6/2021) di Jakarta.

"Klaster penularan Covid-19 pasca-Lebaran di sejumlah daerah harus segera diketahui luasan penyebarannya lewat peningkatan pelacakan kontak dan testing yang masif. Perlu sinergi yang baik antara masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk merealisasikan hal itu," katanya.

Menurutnya, upaya masif testing dan pelacakan kontak (tracing) untuk mendeteksi penyebaran Covid-19 di sejumlah daerah memerlukan dukungan semua pihak. "Para pemangku kepentingan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar bersedia terlibat aktif dalam upaya pelacakan kontak (tracing) dan testing yang dilakukan secara masif," tandasnya.

Di sejumlah daerah, jelas Rerie, saat ini sedang berupaya mengendalikan ledakan jumlah kasus positif Covid-19 antara lain seperti di Kudus, Jawa Tengah; Bangkalan, Madura, Jawa Timur; serta Bandung, Jawa Barat. Namun, kecepatan pengendaliannya belum secepat penyebaran virusnya. Karena, sejumlah daerah di sekitar kota-kota tersebut mulai mengalami peningkatan kasus positif Covid-19.

Selain ledakan kasus di Bangkalan, Madura, di Jawa Timur, laman resmi https://infocovid19.jatimprov.go.id mencatat sebaran Covid-19 yang tinggi antara lain terjadi di Kabupaten Madiun, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Trenggalek dan Banyuwangi. Sedangkan di Jawa Barat tercatat dua zona merah yaitu Bandung Barat dan Ciamis.

Rerie menilai, sinergi yang baik antara pemangku kepentingan di sejumlah daerah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus korona itu.

"Selain bersinergi dalam memperlancar proses testing dan tracing, menurut Rerie, juga bersinergi dalam bentuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, oleh masyarakat dalam keseharian," tegasnya.

Lestari Moerdijat juga mengatakan, pemerintah harus segera merumuskan langkah-langkah untuk mengantisipasi gelombang lonjakan kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah di tanah air.

"Salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus korona adalah dengan memutus mata rantai penularannya. Namun melihat kondisi saat ini, kita belum mampu mencegah ledakan kasus di sejumlah daerah," katanya.

Menurut Lestari, sebelum Lebaran sebenarnya para pemangku kepentingan sudah memprediksi akan terjadi peningkatan kasus positif pasca-Lebaran. "Sangat disayangkan, apa yang dikhawatirkan sebelum Lebaran saat ini menjadi kenyataan," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Euforia pasca-vaksinasi, membuat sebagian masyarakata abai dan melonggarkan pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes), memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, di kesehariannya. Kesadaran sosial terkait disiplin pelaksanaan Prokes harus terus ditingkatkan lewat semangat membangun solidaritas dan saling menjaga di tengah masyarakat," jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Saat ini, tegas Rerie, disiplin menegakkan Prokes di keseharian harus dijadikan sebagai bagian membangun ketahanan kita sebagai sebuah bangsa. Bagaimana, ujarnya, kita mampu mengatasi dampak pandemi Covid-19 ini dengan menggalang solidaritas seluruh elemen bangsa.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tjandra Yoga Aditama berpendapat, lonjakan kasus di sejumlah daerah harus diatasi antara lain dengan pengaturan sejumlah aspek seperti pendisplinan pelaksanaan Prokes dan pembatasan aktivitas masyarakat.

"Belajar dari pengalaman India mengendalikan penyebaran Covid-19, upaya vaksinasi masif juga dilakukan, disamping disiplin Prokes dan pembatasan aktivitas masyarakat di ruang publik," ungkap Tjandra.

Upaya penting lainnya, tambah Tjandra, adalah dengan mempersiapkan pelayanan kesehatan primer, seperti Puskesmas dan klinik dalam penanganan Covid-19, sebagai unit layanan yang terdekat dengan masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, Oscar Prima mengungkapkan, setelah libur panjang biasanya terjadi peningkatan kasus positif Covid-19. Dengan disiplin tinggi menjalankan Prokes, seharusnya kita bisa menekan potensi penyebaran virus korona," tukasnya.

Pandemi Covid-19, menurut Oscar, memberi pelajaran kepada masyarakat agar mampu beradaptasi dengan cepat menyikapi sejumlah kondisi yang kerap berubah.

"Dan pada akhirnya, untuk terbebas dari 'Badai Covid-19' ini, yang diperlukan adalah keguyuban, kekompakan masyarakat. Kalau tidak kita sendiri lalu siapa lagi yang akan mengakhiri badai ini?," pungkasnya.***