Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
Peristiwa
24 jam yang lalu
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
2
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
Nasional
22 jam yang lalu
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
3
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
Peristiwa
21 jam yang lalu
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
4
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
Nasional
22 jam yang lalu
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
5
Minta Turunkan Biaya Penyebrangan Antar Pulau Jawa dan Sumatra, SPASI Surati Presiden
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Minta Turunkan Biaya Penyebrangan Antar Pulau Jawa dan Sumatra, SPASI Surati Presiden
6
Pendaftaran Wartawan Peliput PON XX Papua Diperpanjang
GoNews Group
14 jam yang lalu
Pendaftaran Wartawan Peliput PON XX Papua Diperpanjang
Loading...
Home  /   Berita  /   Hukum

Masih Berperkara di Mahkamah Agung, Pemko Bukittinggi Diminta tidak Rampas Hak Pemilik Tanah

Masih Berperkara di Mahkamah Agung, Pemko Bukittinggi Diminta tidak
Rampas Hak Pemilik Tanah
Sonny Efendi Didampingi Kuasa Hukum nya, Didi Cahyadi Ningrat SH dan Rekan saat memasang plang pengumuman di jalan By Pass Gulai Bancah, Rabu 17 Juni 2020.
Rabu, 17 Juni 2020 20:24 WIB
Penulis: Jontra
BUKITTINGGI - Kuasa Hukum Sonny Efendi Cs, Didi Cahyadi Ningrat, SH bersama Sonny Efendi memasang plang pengumuman pelarangan kegiatan operasional. Dipasangnya plang pelarangan itu karena peralihan hak diatas tanah yang masih berperkara di Mahkamah Agung RI, Rabu 17 Juni 2020.

Objek perkara tersebut letaknya bersebelahan langsung dengan tanah, yang saat ini sedang berlangsung pembangunan gedung RSUD Bukittinggi di jalan By. Pass, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi.

Menurut Didi Cahyadi Ningrat, pemasangan plang pengumuman ini sengaja kita lakukan untuk memberi peringatan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi agar menghargai hak -hak pemilik tanah yang sah. Alas hak itu sudah dibuktikan dengan adanya penerbitan sertifikat hak milik yang telah diputus oleh PTUN Padang beberapa waktu yang lalu, terangnya.

Disebutkan juga oleh Didi, meskipun materi banding yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTTUN) Medan, klien kami diputuskan kalah, namun bukan berarti Pemko Bukittinggi dengan semerta bisa merampas hak-hak pemilik tanah yang saat ini masih berlangsung perkaranya di Mahkamah Agung RI dengan Akta Kasasi Nomor: 19/G/K/2019/PTUN.PDG, ucapnya.

"Oleh karena objek perkara tanah tersebut menjadi satu kesatuan dengan tanah yang sedang berlangsung pembangunan gedung RSUD Kota Bukittinggi, maka para pihak yang sedang berperkara untuk menahan dirinya agar tidak terjadi unsur perbuatan melawan hukum sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, "sambung Didi.

"Pengumuman ini bersifat preventif, agar menjadi mekanisme kontrol semua pihak bahwa objek tanah RSUD Bukittinggi sedang berperkara di Mahkamah Agung RI. Jika pengumuman ini tidak digubris dan dindahkan, maka dalam waktu dekat, kita akan segera melayangkan gugatan pidana ke pengadilan terhadap Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Yuen Karnova yang telah menerbitkan sertifikat hak pakai di atas tanah hak milik Bapak Sonny Cs, termasuk tanah Kaum Suku Pisang dan Suku Tanjung, pungkasnya. (**)

Kategori : Bukittinggi, Hukum

Loading...
www www