Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Cerita Pilu Istri Berkali-kali Dijual Suami Demi Lunasi Utang di Tanah Datar Sumbar
Sumatera Barat
21 jam yang lalu
Cerita Pilu Istri Berkali-kali Dijual Suami Demi Lunasi Utang di Tanah Datar Sumbar
2
Ribuan Warga Ketapang Mengamuk, TKA China jadi Bulan-bulanan, Dipukuli dan Kabur ke Hutan
Hukum
10 jam yang lalu
Ribuan Warga Ketapang Mengamuk, TKA China jadi Bulan-bulanan, Dipukuli dan Kabur ke Hutan
3
Rachmawati Soekarnoputri Ditunjuk Jadi Dewan Pembina Gerindra
Politik
22 jam yang lalu
Rachmawati Soekarnoputri Ditunjuk Jadi Dewan Pembina Gerindra
4
Sebelum ada Vaksin, Jusuf Kalla Minta Pilkada Ditunda
Politik
21 jam yang lalu
Sebelum ada Vaksin, Jusuf Kalla Minta Pilkada Ditunda
5
Syarief Hasan Minta Santri Tingkatkan Pemahaman Empat Pilar
GoNews Group
17 jam yang lalu
Syarief Hasan Minta Santri Tingkatkan Pemahaman Empat Pilar
6
DPR Dorong Komitmen Pemerintah Bangun Transportasi Berbasil Rel
GoNews Group
13 jam yang lalu
DPR Dorong Komitmen Pemerintah Bangun Transportasi Berbasil Rel
Home  /  Berita  /  Nasional

Menteri LHK: Pemda Berperan Penting Atasi Perubahan Iklim

Menteri LHK: Pemda Berperan Penting Atasi Perubahan Iklim
Menteri LHK Siti Nurbaya. (ist)
Sabtu, 30 Mei 2020 15:20 WIB
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) berperan penting dalam pencapaian target Perjanjian Paris, sebagaimana amanat UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Iklim.

Siti Nurbaya mengungkapkan hal itu saat menjadi panelis dalam diskusi internasional ''Virtual Ministerial Dialogue with Local and Regional Governments Strengthening Coordination to Implement the Paris Agreement''.

Acara diskusi internasional ini diikuti menteri, kepala daerah dan champions dari berbagai negara, seperti Italia, Malaysia, Rusia, Inggris dan China. Ada sekitar 200 peserta dari berbagai negara berpartisipasi dalam diskusi tersebut.

Dituturkan Siti Nurbaya, Indonesia telah menerapkan kebijakan holistik dan integral dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional, yang memerlukan pendekatan antar-daerah, antar sektoral dan multi-disiplin.

''Indonesia juga memiliki kebijakan yang komprehensif mulai dari pemerintahan tingkat pusat sampai tingkat desa, dengan target kerja yang terukur untuk komitmen Perjanjian Paris,'' ujar Siti Nurbaya, sebagaimana disampaikan kepada awak media, Jumat (29/5/2020).

Pemerintah Pusat melalui KLHK, sambung Siti Nurbaya, memainkan peran koordinasi, pemantauan, dan pengawasan dalam implementasi Nationally Determined Contribution (NDC).

Adapun target penurunan emisi Indonesia hingga tahun 2030 sebesar 29% dari Bussiness as Usual (BAU), dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional.

Lanjut Menteri Siti, sudah banyak inisiatif iklim lainnya dilakukan oleh pemangku kepentingan non-pihak (non-party) di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, termasuk kota dan kabupaten.

''Sebagai negara kepulauan, negara kesatuan, dengan sistem pemerintahan demokratis yang terdesentralisasi, Indonesia telah menerapkan kebijakan komprehensif, holistik dan integral dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional, yang memerlukan pendekatan antar-daerah, antar sektoral dan multi-disiplin,'' jelasnya.

Saat ini proses finalisasi serta penyelesaian peta jalan NDC terus dipersiapkan dengan rinci. Pemerintah Indonesia juga melakukan koordinasi implementasi NDC di berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor melalui berbagai peraturan yang memungkinkan koordinasi dan sinergi.

Berbagai kebijakan dan tindakan terkait perubahan iklim juga telah berjalan seperti pendanaan anggaran nasional (budget tagging), penggunaan Dana Desa untuk mendukung Program Kampung Iklim (Proklim) dan aksi iklim yang dilakukan oleh kota dan kabupaten.

Ditambahkannya, dukungan Norwegia melalui agenda REDD+ dan proyek Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kalimantan Timur yang didukung oleh Bank Dunia merupakan contoh-contoh sinergi yang baik antara pemerintah nasional dan sub nasional, termasuk kabupaten dan kota serta masyarakat untuk melaksanakan Perjanjian Paris.

Pada tahun 2019, subyek perubahan iklim dan manajemen bencana telah ditetapkan sebagai arus utama dalam rencana pembangunan nasional (RKP) tahunan.

''Hal ini menjadikan isu perubahan iklim berada setara dengan isu gender, jaring pengaman sosial dan pengentasan kemiskinan. Proses untuk meningkatkan keterlibatan kota dan kabupaten, serta pemangku kepentingan non-party lainnya sedang berlangsung,'' ucap Menteri Siti.

Sebagai bagian dari upaya Indonesia dalam meningkatkan sinergi antar berbagai pihak, Indonesia sedang dalam proses menyelesaikan regulasi yang mencoba merealisasikan nilai ekonomi karbon.

Selain itu, NDC yang sedang diperbarui dengan program dan tindakan adaptasi yang lebih kompleks, akan memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan non-party, termasuk kota dan kabupaten, serta akar rumput dengan pengetahuan dan kearifan lokal mereka.

''Instrumen kebijakan dan modalitas, pelajaran dan praktik terbaik yang telah dilaksanakan Indonesia diharapkan dapat menjadi pendukung pemulihan dari pandemi COVID-19 menuju kondisi sosial ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan tahan iklim di masa depan,'' tandas Menteri Siti.

Agenda internasional yang dihadiri peserta dari berbagai negara ini digelar oleh UN-Habitat bekerja sama dengan UNEP, UNDP, UCLG (United Cities and Local Governments), Global Taskforce of Local and Regional Governments, GCoM (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy), dan ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives).rls

Editor:hasan b
Kategori:Lingkungan, Nasional

wwwwww