Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Digrebek saat Begituan dengan Pemulung, Bu Guru Ngaku Khilaf Tergiur 'Anu Gede'
Hukum
5 jam yang lalu
Digrebek saat Begituan dengan Pemulung, Bu Guru Ngaku Khilaf Tergiur Anu Gede
2
Setelah Jokowi Kunjungi Mal dan Stasiun, DPR Tanya: Kapan Bapak Kunjungi Masjid?
Politik
10 jam yang lalu
Setelah Jokowi Kunjungi Mal dan Stasiun, DPR Tanya: Kapan Bapak Kunjungi Masjid?
3
Segera Berlakukan New Normal, MPR Minta Empat Provinsi Ini Bersiap Diri
Politik
11 jam yang lalu
Segera Berlakukan New Normal, MPR Minta Empat Provinsi Ini Bersiap Diri
4
TKA China Ngambek, Rusak Fasilitas Bandara Banyuwangi
GoNews Group
13 jam yang lalu
TKA China Ngambek, Rusak Fasilitas Bandara Banyuwangi
5
Satgas Covid-19 DPR RI Sentil Kemendikbud soal Persiapan 'New Normal'
Pendidikan
14 jam yang lalu
Satgas Covid-19 DPR RI Sentil Kemendikbud soal Persiapan New Normal
6
Demokrat: Waspadalah Gerakan PKI di Tengah Kegaduhan Pandemi
Politik
8 jam yang lalu
Demokrat: Waspadalah Gerakan PKI di Tengah Kegaduhan Pandemi
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

KPCDI Kembali Daftarkan Uji Materi Perpres Kenaikan BPJS ke MA

KPCDI Kembali Daftarkan Uji Materi Perpres Kenaikan BPJS ke MA
Pasien cuci darah. (Ilsutrasi: tempo.co)
Rabu, 20 Mei 2020 19:18 WIB
JAKARTA - Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) kembali mendaftarkan hak uji materiil Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat pada hari Rabu (20/05/2020).

"Ketika ketidak-adilan berubah menjadi suatu hukum yang dipositifkan maka bagi kami selaku warga negara yang melakukan perlawanan dimuka hukum tentu menjadi sesuatu hal yang diwajibkan, karena apa yang kita lakukan ini untuk mengontrol kebijakan menjadi suatu kebutuhan dan bukanlah karena suatu pilihan semata," kata Kuasa Hukum KPCDI, Rusdianto Matulatuwa kepada wartawan, Rabu yang sama.

Selain itu, KPCDI pun akan menguji apakah kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat ditengah pandemic virus corona.

"Saat ini kan terjadi gelombang PHK besar-besaran, tingkat pengganguran juga naik. Daya beli masyarakat juga turun. Harusnya pemerintah mempertimbangan kondisi sosial ekonomi warganya, bukan malah menaikkan iuran secara ugal-ugalan," ungkapnya.

Rusdianto juga mengingatkan pemerintah yang harusnya mendengarkan pendapat MA bahwa akar masalah yang terabaikan, yaitu manajemen atau tata kelola BPJS secara keseluruhan.

"Padahal BPJS sudah berulang kali disuntikkan dana, tapi tetap defisit. Untuk itu perbaiki dulu internal manajemen mereka, kualitas layanan, barulah kita berbicara angka iuran. Karena meski iuran naik tiap tahun, kami pastikan akan tetap defisit selama tidak memperbaiki tata kelola menajemen," kecamnya.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Hukum, Nasional, Kesehatan, GoNews Group

Loading...
www www