Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Usung 'Sumangaik Baru', Faldo Maldini Daftarkan Diri Maju di Pilgub Sumbar
Politik
19 jam yang lalu
Usung Sumangaik Baru, Faldo Maldini Daftarkan Diri Maju di Pilgub Sumbar
2
Mulai Senin Ini, Pasaman Barat Tetapkan ASN Bappeda-Pemnag Bekerja dari Rumah
Pasaman Barat
19 jam yang lalu
Mulai Senin Ini, Pasaman Barat Tetapkan ASN Bappeda-Pemnag Bekerja dari Rumah
3
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
Peristiwa
20 jam yang lalu
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
4
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
Peristiwa
19 jam yang lalu
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
5
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
GoNews Group
6 jam yang lalu
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
6
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
Politik
8 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Sanksi Tegas Pelanggar Mudik 'di Depan' Jaminan Penghidupan Dasar

Sanksi Tegas Pelanggar Mudik di Depan Jaminan Penghidupan Dasar
(Foto: Dok. Polda Metro Jaya)
Jum'at, 24 April 2020 21:48 WIB
JAKARTA - Sebanyak 1.181 kendaraan ingin keluar dari Jabodebek sejak pukul 00.00 WIB hingga pukul 5.00 WIB, Jumat (24/4/2020) berdasarkan data Polda Metro Jaya.

Kendaraan-kendaraan itu pun diputar balikkan kembali ke rumahnya masing-masing, tanpa sanksi tegas lantaran larangan mudik masih disosialisasikan hingga 7 Mei 2020.

"Namun pada Kamis 7 Mei, akan diberlakukan penegakan hukum bagi para pelanggar. Ada proses pergantian. Pada waktunya ada sanksi hukum yang melanggar," kata Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Mabes Polri Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2020).

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tetnang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H. Dalam Permenhub tersebut tercantum beberapa aturan dan sanksi selama larangn mudik 2020.

Permenhub yang ditetapkan pada 23 April 2020 itu merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah untuk melarang mudik untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).

"Pengaturan tersebut yaitu berupa larangan sementara penggunaan sarana transportasi untuk kegiatan mudik pada masa angkutan lebaran tahun 2020," jelas Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati di Jakarta, Kamis (23/4/2020).

Mengutip pernyataan Jurubicara Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty beberapa waktu lalu, larangan mudik yang ditetapkan pemerintah dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebetulnya menjadikan PSBB tak lagi relevan.

Bagi KLC, kata Nukila, "Ini sudah full lockdown/Karantina Wilayah, dan pasal 55 ayat 1 UU 6/2018 pun jadi konsekuensi. Pemerintah harus jamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat," kata Nukila.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Umum, Hukum, Nasional

Loading...
www www