Sudah Banyak Makan Korban, DPRD Minta Pemda dan KAI Tingkatkan Keamanan di Jalur Kereta Api

PADANG - Tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi di jalur perlintasan kereta api Padang-Pariaman serta jalur Minangkabau Ekspres yang mulai dioperasikan, mendapat sorotan dari kalangan DPRD.

Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Taufik Hidayat meminta pemerintah daerah (Pemda) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) konsisten memperhatikan keselamatan masyarakat yang ada di jalur perlintasan.
Sebab, Taufik melihat kecelakaan ini dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya karena kelalaian PT KAI, kelalaian pemerintah daerah, dan kelalaian masyarakat sendiri.

Untuk PT KAI, Taufik Hidayat mengimbau instansi ini meningkatkan keamanan di kawasan yang padat penduduk. Ia menilai beberapa langkah bisa diambil, di antaranya memasang papan peringatan, mengurangi kecepatan kereta di daerah pemukiman, serta masinis harus lebih sering membunyikan klakson saat kereta melintas.

"Kita menyadari kondisi dan posisi jalur kereta api sangat membahayakan keselamatan, karenanya pemerintah daerah dan PT KAI mesti konsisten memperhatikan keselamatan masyarakat. Sementara itu, masyarakat juga harus lebih mawas diri serta waspada terhadap bahaya kecelakaan kereta api ini," ujar Taufik seperti diberitakan harianhaluan.com, Senin (8/10/2018).

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Ahmad Khaidir meminta PT Kereta Api Indonesia meningkatkan sistem keamanan pada jalur perlintasan kereta api.

Menurut Ahmad, untuk meminimalisir tingginya kecelakaan salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan membangun pagar pembatas pada kedua tepi rel.

Ia menuturkan, banyak faktor yang bisa memicu terjadinya kecelakaan. Di antaranya adalah akibat lemahnya sistem pengamanan pada perlintasan sebidang dan tidak dipagarnya tepi rel.

"Berangkat dari hal itu perlu adanya pembaharuan pada sistem tersebut,” ujar Ahmad.

Untuk hal ini, menurut dia sistem keamanan perlintasan kereta api di Sumbar harusnya dibuat seperti di Kota Jakarta.

Di Jakarta tranportasi massal seperti KA sangat diminati, intensitas penggunaan rel cukup tinggi. Guna meminimalisir kecelakaan PT KAI memagar seluruh perlintasan.

"Seharusnya hal yang sama bisa diterapkan di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman," tegasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Demokrat M Nurnas menegaskan, secara Undang-Undang pihak PT KAI memang tak bisa disalahkan saat terjadi kecelakaan dijalurnya.

Namun demikian, pemerintah wajib melindungi masyarakatnya. Setiap permasalahan yang membahayakan masyarakat pemerintah harus hadir untuk melindungi. Baik lewat regulasi maupun pemenuhan infrastruktur yang memadai. "Apalagi ini menyangkut nyawa manusia," tegasnya.

Untuk persoalan seringnya terjadi kecelakaan kereta api ini, ia mengatakan gubernur harus memanggil pihak terkait dan duduk semeja membicarakan.

Dia mendesak, evaluasi mesti dilakukan terhadap kinerja masinis PT KAI, mereka yang berkewajiban menyediakan palang pintu, serta sarana prasana penunjang lainnya. Mengenai ini, hampir setiap bulan jalur perlintasan kereta api Padang-Pariaman yang sekarang juga difungsikan sebagai jalur Minangkabau Ekspres memakan korban kecelakaan.

Terbaru kecelakaan kereta api menimpa seorang warga dekat kawasan SD Angkasa, Padang. Peristiwa yang terjadi pekan kemarin itu merenggut nyawa korban. ***