Proyek Tol Surabaya-Gempol Diduga Salahi Prosedur, CBA: Rawan Kebocoran dan Rugikan Negara

JAKARTA - PT Jasa Marga pada tahun 2016 melalui Departemen Human Resource And General Affair melaksanakan proyek pemeliharaan berkala pada tol Surabaya-Gempol. Namun proyek tersebut diduga menyalahi prosedur dan rawan kebocoran anggaran.

Proyek pemeliharaan berkala tol Surabaya-Gempol yang berlokasi di Plasa Tol Kota Satelit Jl. Majen Sungkono Surabaya tersebut, disiapkan anggaran yang fantastis, senilai Rp31.986.518.000.

Proyek senilai puluhan miliar tersebut dijalankan oleh PT Aremix Planindo yang beralamat di Jl Johar 14 Kota Surabaya Jawa Timur. Adapun anggaran yang disepakati kedua belah pihak terkait proyek ini sebesar Rp30.066.111.900.

Center for Budget Analysis (CBA) menduga, dalam proyek pemeliharaan berkala tol Surabaya-Gempol yang dilaksanakan Jasa Marga tidak sesuai dengan prosedur. Hal tersebut dinilainya bisa berdampak terhadap kerugian negara.

"Otomotis, negara bisa rugi. Karena kami melihat ada beberapa kejanggalan. Misalnya dengan nilai kontrak yang diajukan PT Aremix Planindo yang mencapai angka Rp30 miliar lebih tersebut sangat tidak wajar. Coba kita bandingkan dengan tawaran dari perusahaan lain yang digugurkan pihak Jasa Marga, yakni PT. Tri Jaya Cipta Makmur senilai Rp 28,071,422,500. Angka tersebut jelas lebih terjangkau dan murah," ungkap Koordinator Investigasi CBA (Center for Budget Analysis) Jajang Nurjaman kepada Gonews.co, Senin (15/5/2017).

Tidak tanggung-tangung kata dia, potensi kebocoran anggaran dalam proyek pemeliharaan berkala pada tol Surabaya-Gempol mencapai Rp3.915.095.500.

"Hal ini sangat disayangkan, mengingat sebagian besar modal Jasa Marga terkait proyek pembangunan tol didapatkan dari modal hutang yang mencapai 70%. Bukannya melakukan efisiensi anggaran, Jasa Marga malah menghambur-hamburkan dana tersebut," tukasnya.

Masih kata Jajang, sebagai catatan, data di atas hanyalah contoh kecil dari puluhan proyek yang dilaksanakan Jasa Marga yang bernilai triliunan rupiah dan berpotensi mengalami kebocoran.

"Berdasarkan hal tersebut, kami CBA (Center for Budget Analysis). Pertama, mendorong DPR RI untuk menekan Kementerian BUMN agar segera mengevaluasi jajaran Pejabat Jasa Marga. Selanjutnya kepada KPK atau Kejaksaan agar membuka kasus ini dengan memanggil Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani beserta komisaris Jasa Marga," pungkasnya. ***