DPD Sayangkan Pemerintah Tak Punya Data Valid Terkait Geologi

JAKARTA - Komite II DPD RI menilai sejauh ini pemerintah belum mengatur perkembangan geologi di Indonesia. Sehingga tidak ada data-data yang valid tentang potensi sumber daya alam (SDA).

Wakil Ketua Komite II DPD Aji Mirza mengatakan data geologi sangat berperan dalam kualitas dan penanganan SDA di Indonesia. ''Kita tidak tahu apakah suatu sumber itu layak atau tidak untuk ditambang. Karena tidak valid data geologinya,'' ucapnya saat RDP dengan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI) terkait penyusunan daftar inventaris materi RUU tentang Geologi di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (18/4).

Dengan minimnya data tersebut, sambungnya, maka Indonesia tidak ada peningkatan investasi dalam dunia pertambangan. Bahkan, investasi di pertambangan kian menurun. “Ini juga terjadi karena faktor explorasi yang terhambat disebabkan belum tersedianya data oleh pemerintah. Guna menarik investor maka pemerintah harus menyediakan data explorasi,” harap senator asal Kalimantan Timur itu.

Sementara itu, Ketua MGEI Arif Zardi Dahlius membenarkan bahwa data explorasi sangat penting untuk dijadikan pegangan. Dengan adanya data tersebut, Indonesia akan tahu berapa kualitas SDA di setiap daerah. ''Jika kondisi ini terus dibiarkan akan terjadi bencana alam. Karena kita tinggal di daerah rawan bencana,'' papar dia.

Ia menambahkan posisi Indonesia yang dihimpit oleh dua benua dan samudra memberikan dampak positif dan negatif. ''Dari segi positif kita memiliki semua jenis tambang. Negatifnya, kita memiliki wilayah yang rawan gempa tektonik,'' jelas Arif.

Arif menilai seluruh perusahaan tambang di daerah terpencil mempunyai sistem tanggap darurat. Bahkan, perusahaan tambang sudah mampu mendeteksi terjadinya gempa. ''Seharusnya data-data perusahaan itu bisa dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana. Begitu juga data-data lain untuk kepentingan geologi kita,'' harapnya.

Sayangnya, lanjut Arif, data-data perusahaan tambang tersebut hanya diserahkan kepada Dirjen Mineral dan Batu Bara atau pihak terkait saja. Sehingga tidak ada keterbukaan data yang valid untuk mengidentifikasi SDA. “Memang aturan sudah ada tapi belum memaksa. Bagaimana kita bisa mewajibkan perusahaan untuk menyerahkan data tanpa harus membuka kerahasiaan perusahaan,” beber dia.

Dikesempatan yang sama, Anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah Permana Sari setuju dengan pendapat Arif. Ia mendukung agar data perusahaan tambang bisa dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana. “Bahkan, dalam menjaga SDA kita memang belum sempurna. Yang saya harapkan bagaimana kita bisa mengusahakan untuk mendapatkan data dan informasi dari para perusahaan tambang,” terang dia.

Selain itu, Anggota DPD Provinsi Papua Barat, Mamberob Y. Rumakiek juga berharap keterbukaan data tersebut dapat menguatkan RUU Geologi ini. Disisi lain, data ini juga dapat memberikan rekomendasi terkait bencana. “Karena dampak lingkungan dari explorasi ini sangat hebat. Maka kami berharap RUU bisa mengakomodir, terpenting memperkuat SDA kita,” ujarnya. ***