Terlena dengan Kasus Ahok, Publik Lupa Kalau ada Potensi Kerugian Negara Sebesar Rp2.7 Miliar Pada Pembangunan Pedesaan

JAKARTA - Publik seakan terlena dengan kasus politik dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Apalagi sejak terjadi demo demo besar atau demo penista agama oleh Ahok di Jakarta mengakibatkan pengawasan atas anggaran negara dan lelang pemerintahan Jokowi tidak lagi menjadi perhatian publik.

Sehingga demo demo ini menjadi kesempatan pada jajaran pemerintahan Jokowi untuk bermain main dalam lelang dan anggaran.

Hal itu diungkapkan Direktur CBA, Ucok Sky Khadafi, kepada GoRiau.com (GoNews Group), Senin (21/11/2016) di Jakarta.

"Hal ini salah satunya, bisa dipotret di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dimana pada tahun 2016, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui  Ditjen pembangunan kawasan perdesaan melakukan lelang "pembangunan Jalan Kabupaten Halmahera Utara" dengan nilai HPS (Harga prakiraan sementara) sebesar Rp.19.704.774.000," ujarnya.

Masih lanjut Ucok, pemenang lelang proyek ini adalah PT Sinar Sama Sejati yang beralamat pada Jl Sam Ratulangi No. 535 C Kelurahan Winangun Kec Malalayang, Manado - Manado (Kota) - Sulawesi Utara dengan harga penawaran sebesar Rp19.253.211.000.

"Dari gambaran lelang ini, bila melihat dari penawaran harga pemenang lelang, maka sudah kelihatan ada potensi kerugian negara sebesar Rp2.793.394.000, lantaran ada permainan lelang yang janggal. Dimana kejanggalan ini adalah pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memilih perusahaan yang harga penawaran tinggi dan mahal banget sehingga mengakibatkan adanya potensi kerugian negara," tukasnya.

Kejanggalan lain kata dia, adalah orang orang PT Sinar Sama Sejati suka dipanggil KPK. Dan kalau sudah sering dipanggil KPK, berarti layak dicurigai, dan pemanggilan oleh KPK ini, seharusnya jadi pertimbangan panitia lelang untuk tidak boleh dimenangkan dalam lelang ini.

"Apalagi yang namanya PT Sinar Sama Sejati ini pernah masuk daftar hitam Kementerian Pekerjaan Umum karena melakukan persengkolan dan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam tender proyek pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Papua, jadi aneh saja Kemendes masih memakainya," beber Ucok.

"Maka untuk itu, kami dari CBA (Center For Budget Analysis) meminta aparat hukum seperti KPK atau kejaksaan Agung untuk memeriksa proyek tender "pembangunan Jalan Kabupaten Halmahera Utara" atau dengan langkah langkah segera panggil saja orang orang seperti Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan orang orang PT. Sinar Sama Sejati," pintanya.

Dan tidak lupa kata dia, kepada auditor negara seperti BPK untuk segera melakukan audit atas proyek Pembangunan Jalan Kabupaten Halmahera Utara karena pada proses lelang ditemukan adanya kejanggalan dalam proses lelang yang dilakukan oleh kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. ***